jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Augusta Westland (AW) 101 terus berjalan.
Tak ada alasan bagi KPK menghentikan penyidikan kasus tersebut.
BACA JUGA: KPK Digugat soal Kasus Heli AW-101, Kok Kas TNI AU Ikut Disebut?
"Saat ini, penyidikan perkara dimaksud masih berjalan dan tetap dilakukan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (17/2).
Dia menegaskan bahwa meskipun ada pihak lain menghentikan kasus tersebut, KPK tidak mengikutinya.
BACA JUGA: Kasus Pengadaan Heli AW-101 Dihentikan, Jenderal Andika Bilang BeginiÂ
"Penghentian penyidikan oleh penegak hukum lain tentu tidak memengaruhi proses penyidikan yang sedang KPK lakukan saat ini," tandas dia.
Dia menjelaskan pengumpulan alat bukti masih terus dilakukan penyidik KPK.
BACA JUGA: KPK Berharap Hakim tak Terpengaruh dalam Memvonis Azis Syamsuddin
Penyidik juga berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian negara.
"Penanganan perkara tersebut naik ke proses penyidikan oleh KPK karena kami telah memiliki bukti permulaan yang cukup," ungkapnya.
Fikri menambahkan syarat unsur penyelenggara negara maupun batasan dugaan jumlah kerugian negara sebagimana ketentuan Pasal 11 UU tentang KPK juga telah terpenuhi.
Sebelumnya, KPK dan TNI membongkar dugaan korupsi pada pembelian helikopter AW-101 oleh TNI AU.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.
PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah membuat kontrak langsung dengan produsen Heli AW-101 senilai Rp 514 miliar.
Namun, pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri justru menaikkan nilai jualnya menjadi Rp 738 miliar.
Dalam kasus ini, Puspom TNI juga menetapkan beberapa tersangka lain.
Mereka adalah Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy selaku pejabat pembuat komitmen atau kepala staf pengadaan TNI AU 2016-2017, Letkol TNI AU (Adm) berinisial WW selaku pejabat pemegang kas.
Kemudian, Pembantu Letnan Dua berinisial SS selaku staf Pekas, Kolonel FTS selaku kepala Unit Layanan Pengadaan dan Marsekal Muda TNI SB selaku asisten perencana kepala staf Angkatan Udara.
Selain menetapkan sebagai tersangka, KPK dan TNI juga menyita uang Rp 7,3 miliar dari WW.
Puspom TNI bahkan sudah memblokir rekening PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp 139 miliar. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga