KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Selasa, 18 Januari 2022 – 16:31 WIB
KPK memperpanjang Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra (kiri). Foto: ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp.

jpnn.com, JAKARTA - Masa penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra kembali diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt Juru Bicara KPK ALi Fikri menyebutkan tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka Andi Putra selama 30 hari ke depan berdasarkan penetapan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.

BACA JUGA: KPK Geledah Sel Tahanan Bupati Kuansing Andi Putra, Ada Apa?

"Terhitung mulai 17 Januari sampai 15 Februari 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, Jakarta," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (18/1).

Ali menjelaskan perpanjangan penahanan dilakukan karena pemberkasan perkara tersangka Andi Putra masih terus dilengkapi dengan memeriksa sejumlah saksi yang terkait dengan kasus tersebut.

BACA JUGA: Begini Penampilan Bupati Kuansing Andi Putra saat Tiba di Gedung KPK

Selain Andi Putra, KPK menetapkan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso (SDR) sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024.

BACA JUGA: KPK Membenarkan Kabar OTT Bupati Kuansing Andi Putra, Kasus Apa?

Salah satu persyaratannya membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, yang seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu.

Andi Putra menyampaikan kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.

Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra sebesar Rp 500 juta.

Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta kepada Andi Putra. (antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler