jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan pungutan liar tidak hanya terjadi di Kementerian Perhubungan.
Dia mengingatkan, indikasi pungli juga diduga terjadi di sejumlah lembaga lainnya. "Perlu diingat bahwa praktik semacam ini banyak terjadi di kementerian dan lembaga yang lain," ungkap Syarif, Kamis (13/10), menanggapi operasi tangkap tangan Satgas Polri di Kemenhub.
BACA JUGA: Kejagung Pastikan Ikut Cari Dokumen TPF Kasus Munir
Menurut Syarif, salah satu penyebabnya ialah lemahnya pengawasan internal di masing-masing kementerian dan lembaga. "Terkesan ada pembiaran," tegas Syarif.
KPK, kata Syarif, siap bersinergi dan membantu Polri dalam upaya memberantas pungli. Terutama setelah melakukan OTT.
BACA JUGA: Ragukan Kualitas e-KTP, KPK Panggil Dosen ITB
"KPK akan berikan informasi-informasi tambahan kepada Polri. Ini juga agar terjadi sinergi antar Polri dan KPK," katanya.
KPK juga mengapresiasi OTT di kantor Menhub Budi Karya Sumadi yang mendapat atensi langsung Presiden Joko Widodo itu.
BACA JUGA: Ingin Ulang Sukses, Kemenpar Bakal Goyang Crossborder Aruk
"KPK mengucapkan selamat atas keberhasilan Polri dalam menangkap praktik pungli ini di Kementerian Perhubungan," pungkas Syarif. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Asman Abnur: Perizinan Jangan Dijadikan Ajang Cari Duit
Redaktur : Tim Redaksi