JAKARTA -- Proyek kontroversi pembangunan gedung baru DPR menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Lembaga antikorupsi itu siap memberikan sejumlah masukan agar proyek yang kini ditunda tersebut kelak berlangsung transparan dan efisien.
"Meski pembangunan itu (gedung DPR) katanya masih ditunda dan entah kapan direalisasikan, kami siap memberikan masukan supaya lebih efisien dan efektif," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar ketika dihubungi koran ini kemarin (2/10)
BACA JUGA: Hatta Tak Anggap SMI Pesaing di Pilpres
Haryono melanjutkan, masukan-masukan tersebut diharapkan bisa mencegah terjadinya penyimpangan dalam tender
BACA JUGA: PKS Pasang Target Tiga Besar
Pernyataan Haryono tersebut diamini penasihat KPK Abdullah Hehamahua
BACA JUGA: TK Salah Baca Teks Pembukaan UUD 1945
"Karena itu, kami menyarankan pembahasan anggaran yang sangat besar juga diikuti transparansi dan akuntabilitasKecuali hal-hal yang bersifat sekuritas," urai Abdullah kemarin.Haryono mengungkapkan, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, anggaran proyek berbiaya besar tersebut dapat ditekanApalagi, banyak proyek lain yang membutuhkan dana miliaran hingga triliunan rupiah
Haryono mencontohkan proyek di PT Angkasa Pura yang berhasil menekan nilai anggarannya"Kami ikut mengawasi di Angkasa PuraDari miliaran anggaran yang diajukan ternyata masih bisa ditekan," imbuhnya.
Pengawasan sebuah proyek, kata dia, tidak hanya dilakukan pada saat penganggaran dan pelaksanaan tender"Hasil proyek itu juga harus sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian," tambahnya.
Sementara itu, pemangkasan anggaran gedung DPR Rp 500 miliar tidak membuat Fraksi PKS goyahSalah satu fraksi yang menyuarakan evaluasi atas gedung baru DPR itu meminta pimpinan DPR bertemu presiden"Sebaiknya pimpinan DPR konsultasi dengan presiden dulu soal pembangunan gedung ini," kata Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS Agus Purnomo saat dihubungi kemarin.
Menurut Agus, konsultasi itu perlu terkait wacana presiden memindahkan ibu kota negara dari JakartaPimpinan DPR perlu menegaskan kepastian komitmen presiden, apakah akan memindahkan ibu kota ataukah menjadikan Jakarta tetap dalam statusnya sebagai daerah istimewa"Kalau benar pindah, pembangunan gedung baru kan menjadi inefisien," ujarnya mengingatkan.
Langkah kedua adalah menggandeng publik dalam pembangunan gedung baruMenurut Agus, PKS menginginkan proses sayembara desain gedung baru dibuka kepada publikStigma negatif pembangunan gedung baru disebabkan DPR tidak transparan, mulai perencanaan pembangunan gedung"Ini supaya DPR tidak terasing dengan masyarakat," kata Agus.
Dia menegaskan, Fraksi PKS sejatinya meminta evaluasi dilakukan dengan melibatkan semua pihakPenurunan anggaran menjadi Rp 1,3 triliun sejatinya bukan misi utamaYang seharusnya dilakukan pimpinan DPR adalah menegaskan wacana pemindahan ibu kota dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan gedung baru"Bujet menurut kami tidak masalah, selama alasannya kuat," tandasnya.
Berbeda dengan PKS, Fraksi PPP menyambut baik pemangkasan anggaran pembangunan gedung baru para wakil rakyat ituKarena itu, Ketua FPPP Hazrul Azwar menyatakan, sudah sepantasnya pembangunan gedung baru itu tetap dilanjutkan"Tidak bisa dimungkiri, kami butuh gedung baruGedung yang ada sekarang sudah over kapasitas," kata Hazrul
Menurut dia, kecermatan dan akurasi biaya menjadi ukuran utama fraksinya dalam memutuskan menerima atau menolak pembangunan gedung baru"Asal biaya bisa dikurangi, tidak perlu fasilitas macam-macam, kenapa tidak," tandasnya, menegaskan perlu tidaknya segera dibangun gedung baru untuk DPR.
Fraksi Partai Demokrat hingga saat ini memilih berhati-hati memberikan sikap akhir terhadap kelanjutan rencana pembangunan"Kami terserah publik saja, dilanjutkan silakan dihentikan juga tidak ada masalah," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah
Seperti diberitakan, hasil keputusan terakhir pimpinan dewan terkait kelanjutan pembangunan gedung adalah menyerahkan keputusan akhir pada fraksi-fraksiDalam waktu dekat, para pimpinan fraksi itu akan dikumpulkan untuk dimintai sikap terakhir sebelum nanti diputuskan dalam sikap resmi DPR lewat sidang paripurna(ken/bay/dyn/c2/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tommy Soeharto Enggan Duet dengan Sri Mulyani
Redaktur : Tim Redaksi