jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji mendalami keterlibatan kepala daerah dalam pesta demokrasi pemilu presiden 9 Juli 2014 lalu. Hal ini dilakukan atas laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat ke lembaga anti rasuah itu, Selasa (15/7).
"Tadi ada koalisi NGO bertemu pimpinan KPK melaporkan dugaan permainan penyelenggara negara dengan peserta pilpres, tapi tadi baru laporan lisan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK Jakarta.
BACA JUGA: Delapan Lembaga Survei Dipolisikan
Sebelumnya koalisi masyarakat sipil melaporkan adanya sejumlah dugaan kecurangan pelaksanaan pilpres ke KPK, di antara anggota koalisi itu adalah Haris Azhar dari Kontras.
Dalam laporannya mereka menduga ada keterlibatan kepala daerah serta birokrasi dalam pilpres. Terutama terkait politik uang dan intimidasi.
BACA JUGA: KPK Bakal Telusuri Pendapatan Tak Resmi Sutan
Johan lantas menggaris bawahi, sejauh ada keterlibatan kepala daerah dalam pilpres yang dengan penerimaan uang atau janji, maka itu menjadi kewenangan KPK.
"Kami berharap laporan tadi dilengkapi dengan data akurat. Sehingga KPK bisa melakukan telaah apabila ada unsur-unsur penyelenggara negara yang didalam tugasnya itu menerima sesuatu didalam pilpres ini, itu tentu jadi domainnya KPK," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Sekjen DPR Beber Gaji Sutan di Depan Penyidik KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekjen DPR Beber Gaji Sutan ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi