jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay angkat suara menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikasi sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program kartu prakerja.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menyebut ada empat aspek indikasi masalah dalam pelaksanaan program kartu prakerja.
BACA JUGA: Program Kartu Prakerja Bermasalah, Wakil Ketua MPR RI: Jalankan Rekomendasi KPK
Menurut Daulay, temuan tersebut menjawab sebagian pertanyaan masyarakat. "Ini adalah bagian dari program pencegahan yang dilakukan KPK. Walaupun sudah terlaksana tiga angkatan, namun temuan KPK ini tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti," ujar Daulay dalam pesan tertulis, Jumat (19/6).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sejak program kartu pra-kerja diluncurkan, dirimya telah menyuarakan agar program tersebut dihentikan.
BACA JUGA: KPK Temukan Masalah di Program Kartu Prakerja, Didik: Predictable
"Saya katakan waktu itu, anggarannya bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas," ucapnya.
Namun, pemerintah tetap menjalankan program tersebut. Karena itu kemudian, mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini mengingatkan, agar seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat dijadikan sebagai referensi.
BACA JUGA: Temuan KPK soal Kartu Prakerja Sudah Menjawab Pertanyaan Publik
"Pandangan, masukan, dan kritikan yang disampaikan sangat penting," ucapnya.
Baik itu menyangkuf sistem rekrutmen peserta, penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, dan hal-hal lain yang bersifat teknis.
“Program ini sebetulnya juga menyisakan masalah dari sisi pengawasan. Sebab, pelaksananya diberikan kepada PMO (program managment officer) yang berada di bawah Menko Perekonomian. Sementara, PMO tersebut tidak memiliki mitra kerja di DPR. Agak kesulitan jika diundang untuk rapat," kata Daulay.
Sebelumnya, Alexander Marwata menyebut empat aspek masalah dalam pelaksanaan program kartu prakerja. Mulai dari proses pendaftaran, disebut banyak pendaftar bukan sasaran program.
Kemudian fitur face recognition atau pengenal wajah, dengan anggaran Rp 30.8 miliar yang dianggap tidak efisien.
KPK juga menduga pola kemitraan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang. Diduga ada unsur konflik kepentingan. (gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang