jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta pelaksanaan Program Kartu Prakerja gelombang keempat dihentikan, karena ditemukan sejumlah persoalan pada pelaksanaan sebelumnya.
Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan apa yang disampaikan KPK dalam temuannya sudah menjawab sebagian pertanyaan masyarakat.
BACA JUGA: KPK Kaji Program Kartu Prakerja, Hasilnya Mengejutkan
Menurutnya, ini adalah bagian dari program pencegahan yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.
Anggota Komisi IX DPR itu menegaskan walaupun Program Kartu Prakerja sudah terlaksana tiga angkatan, temuan KPK ini tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti.
BACA JUGA: KPK Sebut Kemitraan Ruangguru Cs di Kartu Prakerja Sarat Konflik
“Dari awal, saya telah menyuarakan agar Kartu Prakerja tersebut dihentikan. Anggarannya bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi (corona) ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (19/6).
Saleh menuturkan kalaupun Kartu Prakerja ini tetap dilanjutkan, sebaiknya seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat, dijadikan sebagai referensi.
BACA JUGA: Saleh: Saya Tidak mau Presiden Jokowi Malu Lagi
Pandangan, masukan, dan kritikan yang disampaikan itu sangat penting.
"Tidak hanya dari sisi rekrutmen peserta, tetapi juga menyangkut penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, dan hal-hal lain yang bersifat teknis," jelasnya.
Menurut Saleh, program ini sebetulnya juga menyisakan masalah dari sisi pengawasan.
Sebab, pelaksananya diberikan kepada program managment officer (PMO) yang berada di bawah menko perekonomian.
"Sementara, PMO tersebut tidak memiliki mitra kerja di DPR. Agak kesulitan jika diundang untuk rapat," kata Saleh. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy