jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari bukti untuk menguatkan keterlibatan Komisaris Independen PT Wijaya Karya (WIKA) Beton Dadan Tri Yudianto dalam kasus dugaan suap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS).
Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya sudah mengajukan status pencegahan terhadap Dadan agar yang bersangkutan tidak bisa keluar dari Indonesia.
BACA JUGA: Dadan Tri Yudianto dan Windy Yunita Takkan Lolos, KPK Sudah Beri Sinyal
"Dalam proses penydikan kemarin, kan, sudah dilakukan cegah terhadap yang bersangkutan, tentu bagian penyelesaian berkas perkara dengan tersangka yang saat ini masih proses penyidikan. Satu, kan, sudah dilimpahkan dan GS dan kawan-kawan masih proses penyidikan," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (9/2).
KPK, lanjut Ali, masih terus memproses kasus ini dalam rangka mencari keterlibatan pihak lain.
BACA JUGA: Dadan Tri Yudianto Disebut Terima Rp 11 Miliar dari Main Kasus di MA
"GS masih berproses dan itu terus kami dalami dugaan informasi keterlibatan pihak lain sepanjang alat bukti cukup pasti KPK lakukan," imbuhnya.
Ali memastikan setiap perkembangan penyidikan akan selalu disampaikan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Dadan Tri Yudianto Sebut Tak Ada Hubungannya Wika Beton dengan Kasus Suap MA di KPK
"Prinsipnya pengembangan penydikan kami smapaikan kepada masyarakat sebagai keterbukaan informasi kepada masyatakat sekaligus juga informasi-informasi," katanya.
Selain Dadan, KPK juga mencegah penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Windy Yunita Ghemary. Pencegahan berkaitan dengan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.
KPK telah mencegah Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto dan Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Windy Yunita Ghemary.
Pencegahan berkaitan dengan kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Sebelumnya, nama Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto disebut dalam dakwaan kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Dia disebut sebagai penghubung antara Pengacara Theodorus Yosep Parera dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka dengan Sekretaris MA Hasbi Hasan.
Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/1).
Dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Yosep dan Heryanto bertemu Dadan untuk membahas kasasi pidana nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman.
Pertemuan dilakukan pada 25 Maret 2022.
“Bertempat di Rumah Pancasila, Jalan Semarang Nomor 32, Tawangmas, Semarang Barat terdakwa Yosep Parera dan Heryanto Tanaka bertemu dengan Dadan Tri Yudianto yang merupakan penghubung Hasbi Hasan," demikian dikutip dari surat dakwaan jaksa KPK.
Satu hari setelah pertemuan, yakni 26 Maret 2022 Yosep Parera menyerahkan surat permohonan tertanggal 23 Maret 2022 kepada majelis hakim yang menangani kasasi tersebut.
Dadan kemudian meminta Heryanto untuk menyiapkan uang Rp 11,2 miliar.
"Dadan meminta uang kepada Heryanto. Selanjutnya Heryanto Tanaka memerintahkan Na Sutikma Halim Wijaya untuk mentransfer uang dengan total Rp11,2 miliar," kata jaksa.
Namun jaksa KPK tak merinci maksud permintaan uang itu. Namun dalam putusan Budiman dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam sidang kasasi pada 4 April 2022.
Budiman divonis penjara lima tahun. Sehari setelahnya Dadan menghubungi Yosep dan menyampaikan vonis sudah sesuai permintaannya.
"Meskipun terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prim Haryadi," kata jaksa. (Tan/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Kasus Mafia Peradilan, KPK Periksa Dadan Tri Yudianto dan Sekretaris MA
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga