jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menilai sikap diam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal dugaan korupsi pada proyek Formula E merupakan hal wajar.
Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan rasuah pada rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggelar Formula E.
BACA JUGA: Irjen Karyoto Tadinya Ingin Bungkam soal Formula E, Tetapi Terjadi Sesuatu
Menurut Arief, penyelidikan KPK itu mengindikasikan saat ini salah satu kaki Anies sudah berpijak pada kasus dugaan korupsi.
"Bagaimana enggak jadi pendiam, belangnya ketahuan dan bukti-bukti sangat kuat bisa menyeret Anies ke pengadilan tipikor dalam skandal kasus Formula E," kata Arief melalui layanan pesan, Rabu (10/11).
BACA JUGA: Anak Buah Anies Datang ke KPK Terkait Formula E, Bawa Dokumen 600 Halaman
Mantan pramugara maskapai BUMN itu menyatakan ada beberapa hal yang membuat Anies sulit berkelit dari skandal Formula E.
Pertama, kata Arief, sudah ada bukti kerugian negara pada rencana Pemprov DKI menggelar balapan mobil listrik itu.
BACA JUGA: KPK Usut Formula E, Anies kok Bungkam? Begini Kata Ruhut Sitompul
Menurutnya, bukti itu terlihat sangat jelas pada surat kuasa dari Anies Baswedan kepada kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta yang berisi permohonan pinjam uang Rp 560 miliar ke Bank DKI.
Uang itu diklaim untuk pembayaran commitment fee kepada penyelenggara Formula E. Namun, Arief menganggap uang yang ditransfer ke pihak lain itu sudah menjadi kerugian negara.
"Sudah amblas akibat batal penyelenggaraan Formula E, yang katanya tidak bisa ditarik kembali, padahal pembatalan akibat force majeure (kondisi di luar kemampuan seseorang, red) yang diakibatkan Covid-19," kata dia.
Selain itu, Arief merujuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan rencana DKI Jakarta menjadi tuan rumah Formula E sangat merugikan negara.
Oleh karena itu, Arief menduga mutasi terhadap seorang pejabat Perwakilan BPK DKI ke daerah lain tak terlepas dari patgulipat di balik kisruh Formula E.
"Kepala BPK DKI Jakarta yang mengaudit dipindahkan atas dasar skenario jahat kongkalikong untuk menghilangkan jejak kerugian negara akibat Formula E," kata Arief.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu juga membeber bukti lain keterlibatan Anies dalam skandal Formula E.
Arief menyinggung Instruksi Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E Tahun 2020.
"Nah, jadi diam seribu bahasa, deh, Pak Gubernur. Tinggal sekarang Pak Wagub (Riza Patria, red) yang enggak tahu apa-apa jadi pasang badan," jelas dia.
Oleh karena itu, Arief pun berharap partai-partai politik yang memiliki kader di DPRD DKI mencecar Anies.
"Segera melakukan interpelasi kepada Gubenur Anies, karena ini masalah uang rakyat yang raib yang jumlahnya ratusan miliar rupiah," jelas dia.(tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Formula E Masuk KPK, Anies Baswedan Bakal Kena Efeknya
Redaktur : Antoni
Reporter : Fathan Sinaga