jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) periode 2021-2026 di Gedung DPR-MPR RI Senayan, Jumat (25/3).
Pengurus KPPI yang baru itu langsung menggelar rapat kerja dengan tema “Satukan Tekad Mencapai Visi, Misi dan Tujuan KPPI sebagai Pelopor Gerakan Politik Perempuan Menuju Indonesia Maju, Adil dan Bermartabat”.
BACA JUGA: Gagasan Indonesia Soal Isu Perempuan Banyak Diapresiasi Delegasi Sidang IPU di Bali
Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Diah Pitaloka menyebut representasi perempuan di DPR RI saat ini sekitar 20,9 persen.
Kondisi tersebut menjadi tantangan KPPRI maupun KPPI agar mampu memenuhi representasi perempuan dengan kuota minimal 30 persen di DPR RI.
BACA JUGA: Anggota DPR Ini Minta Syarat Vaksin Booster untuk Mudik Dibatalkan, Begini Alasannya
“Menuju Pemilu 2024, agenda-agenda untuk ke sana sudah mulai dilakukan” ujar Diah Pitaloka dalam sambutannya.
Selama ini, kata Diah, KPPRI bekerja melalui parlemen dan memperjuangkan legislasi untuk kepentingan perempuan.
BACA JUGA: 5 Fakta Olla Ramlan Gugat Cerai Aufar Hutapea, Nomor 2 tentang Pemicu, Terungkap
Dia berharap KPPI mampu bergerak dari akar rumput sehingga kekuatan perempuan terkonsolidasi menjadi kekuatan politik perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, hingga sosial.
“KPPI harus menjadi wadah dan tempat konsolidasi mengangkat isu-isu perempuan dan kaum rentan. Isu perempuan harus jadi isu sentral dari banyak narasi di pemilu kita nantinya,” terangnya.
Ketua Presidium KPPI Tahun 2021-2022 Kanti W. Janis dalam sambutannya mengatakan KPPI akan bergerak untuk memperjuangkan visi serta misi KPPI menjadi garda terdepan untuk representasi dan perjuangan perempuan.
“KPPI akan berjalan dengan baik apabila kita (KPPI) dapat menjalankan pilar organisasi dengan baik. Ideologi KPPI adalah memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kesatuan, hingga solidaritas terhadap perempuan,” ujarnya.
Mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA RI Lenny Rosalin mengatakan KPPI adalah wadah berhimpun dan berjuang bagi kaum perempuan lintaspartai politik di Indonesia.
Tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, khususnya di bidang politik yang mengedepankan kesetaraan, solidaritas dan persaudaraan.
Dia mengatakan perjuangan perempuan memiliki hak dalam politik merupakan sejarah panjang bahkan sebelum Indonesia merdeka.
“Dimulai dari Kongres Perempuan ketiga dan keempat hingga akhirnya saat Indonesia merdeka, pada UUD 1945 pertama kali disebutkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum,” tegas Lenny.
Menteri PPPA RI dalam sambutannya melalui video juga menambahkan mengenai program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
“Perempuan sudah mulai berani bicara, sudah masuk BPDes, di mana selama ini tidak pernah ada perempuan di sana. Peningkatan perempuan di desa, mulai dari tingkat akar rumput harus terus didorong sehingga terwujud kualitas dan kuantitas perempuan di seluruh Indonesia,” ungkapnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad