jpnn.com - JAKARTA--Rencana DPR RI menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai badan superbody mendapat tanggapan beragam dari para pengusaha.
Mereka menilai, terlalu cepat langkah DPR RI menjadi KPPU sebagai institusi yang super power.
BACA JUGA: Satgas OPP Panggil 8 Saksi Terkait OTT di Kemenhub
"Menurut kami, penguatan lembaga KPPU harus ditinjau kembali. Apakah ada jaminan bila KPPU tidak ditunggangi siapa pun dan siapa yang akan mengawasi KPPU," kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Nasional (KADIN) bidang Persaingan Usaha Suryani Motik dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas RUU Anti Monopoli, Senin (17/10).
Menurut Motik, RUU Antimonopoli harus memuat tiga azas yaitu timbulnya persaingan usaha yang sehat, kepastian hukum, dan rasa keadilan.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Serahkan Award Primaduta buat Kerupuk Papatonk
Jangan sampai RUU Antimonopoli justru memusuhi pengusaha besar.
"Kami sudah membaca draftnya dan melihat pasal-pasal dalam RUU Antimonopoli banyak yang multitafsir. Yang dikhawatirkan bila KPPU dimanfaatkan pesaing-pesaing kami, lalu siapa yang mengawasi KPPU," lanjutnya.
BACA JUGA: Ha Ha Ha... Bang Ruhut Malah Menertawakan Serangan Amien Rais ke Ahok
Tugas KPPU lainnya yang diberikan kewenangan mengawasi merger, menurut Motik apakah bisa dilakukan mengingat yang diawasi ribuan usaha. Selain itu apakah KPPU mengerti semua masalah usaha.
"Kami tidak menolak bila kewenangan KPPU diperkuat. Namun, yang mengawasi KPPU juga harus jelas. Kalau boleh, pengusaha bisa menjadi anggota KPPU karena yang paling tahu dunia usaha adalah pengusaha," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bareskrim Buru Penyebar Berita Hoax Arahan Kapolri
Redaktur : Tim Redaksi