jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terus mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempelajari adanya kemungkinan kecurangan distribusi beras.
Namun, hingga kini, belum ada kesimpulan terkait dengan adanya praktik monopoli maupun kartel.
BACA JUGA: Tingkatkan Sektor Beras, Kementan Diminta Perbaiki Data
”Pengawasan terus kami lakukan. Kalau ada pelanggaran akan ditindaklanjuti,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf kepada Jawa Pos, Minggu (14/1).
Syarkawi juga menyebut buruknya sistem distribusi beras.
BACA JUGA: Politikus PKS Sebut Regulasi Tata Kelola Beras Masih Buruk
”Terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi,” ujar Syarkawi.
Dia menilai hal tersebut semakin diperburuk dengan rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian.
BACA JUGA: Ketika Zulhasan Dengarkan Curhat Pedagang Beras Pasar Gede
Dia menambahkan, solusi jangka pendek yang harus diambil, antara lain, mengaudit data produksi di BPS dan Kementan bersama perguruan tinggi.
Selain itu juga optimalisasi peran Bulog dalam operasi pasar melalui peningkatan penyerapan beras petani.
”Peran Bulog belum optimal menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar beras,” ujar Syarkawi.
Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan rantai distribusi melalui implementasi korporatisasi petani.
Caranya, mengintegrasikan usaha pertanian dari hulu ke hilir.
”Pemerintah bisa mengadopsi sistem pemasaran online dalam pemasaran beras sehingga petani bisa secara langsung menjual berasnya ke konsumen akhir atau retailer tanpa melalui jalur pemasaran yang panjang,” urai Syarkawi.
Kemudian, yang tak kalah penting adalah harus ada pengembangan yang serius pada pasar induk beras nasional di sentra-sentra produksi beras nasional.
Misalnya, di Sulawesi Selatan, Jatim, Jateng, Jakarta, Jabar, dan Sumut.
”Pasar induk diharapkan dapat menjadi sumber referensi ketersediaan atau pasokan dan harga beras nasional,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Siti Kuwati mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan untuk menyerap beras petani pada masa panen yang diprediksi jatuh di bulan Februari-Maret.
”Bulog siap menyerap kapan saja. Sepanjang beras hasil panen memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemerintah melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran oleh Pemerintah,” ungkap Siti.
Siti menambahkan, Bulog siap menyerap sebesar berapa pun yang ditugaskan pemerintah untuk operasi pasar.
”Untuk penugasan sebagaimana inpres tadi, sesuai target 2,7 juta ton setara beras tahun 2018,” kata Siti. (agf/c10/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulhasan: Jangan Bebani Rakyat dengan Kenaikan Harga Beras
Redaktur & Reporter : Ragil