jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah meninjau ulang regulasi harga beras yang hingga saat ini masih buruk.
Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan tata niaga beras dimulai dari proses produksi, manajemen stok, pendataan, penentuan harga hingga kebijakan ekspor-impor tidak sinergi sehingga terjadi anomali di beberapa situasi.
BACA JUGA: Ketika Zulhasan Dengarkan Curhat Pedagang Beras Pasar Gede
Politikus PKS itu mengatakan pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kisruh harga beras ini bukan kesengajaan.
"Adanya kesalahan data atau dugaan mafia impor beras harus ditepis pemerintah dengan bukti adanya kestabilan harga beras di pasar dan masyarakat," katanya, Minggu (14/1).
BACA JUGA: Tiba-tiba Buka Keran Impor Beras, Ada Apa Ini?
Dia mengatakan partainya sudah membuat rekomendasi kepada pemerintah yang akan disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR.
Rekomendasi itu antara lain pemerintah sebaiknya meninjau kembali Permendag No nomor 51/l tahun 2017 dan Permentan nomor 31 tahyn 2017.
BACA JUGA: Dirjen Sebut Impor Beras sebagai Gertakan, Menurut Anda?
Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis beras medium dan premium telah berdampak terhadap ketersediaan beras jenis medium dan premium.
Beras jenis medium menjadi langka di pasan, sedangkan premium cukup.
Pemerintah perlu mengatur kembali kebijakan HET yang ternyata tidak mampu meredam kenaikan harga sehingga menimbulkan inflasi.
Kebijakan pengaturan HET sebaiknya hanya pada level beras jenis medium, sedangkan premium dilepas sesuai dengan mekanisme pasar.
Pemerintah harus memperbaiki regulasi dan tata niaga beras sehingga bisa lebih menyederhanakan rantai pasok yang masih terlalu panjang di pasar.
kondisi tersebut masih membuka peluang dan kesempatan para tengkulak untuk bermain di Pasar.
"Keberadaan Satgas Pangan yang sudah dibentuk Pemerintah belum efektif untuk mengawal harga," katanya.
Pemerintah perlu memperbesar peran dan kontribusi Bulog dalam mengamankan pasokan dan stabilitas harga. Hal ini bisa memperkuat kembali fungsi kontrol Pemerintah terhadap harga dan pasokan beras di pasar.
Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain impor. Kebijakan Impor hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perberasan nasional, di mana saat produksi tinggi harga beras justru naik. Perlu ada evaluasi terhadap pejabat terkait baik di level kebijakan maupun teknis.
Dia berharap rekomendasi PKS dapat didalami dan menjadi pertimbangan serta masukan sehingga pengelolaan tata niaga pangan semakin hari semakin baik.
"Dengan adanya perbaikan signifikan tata kelola beras di tengah masyarakat yang bisa langsung dirasakan, maka dapat sekaligus menepis dugaan adanya permainan mafia impor beras," jelasnya.
Namun bila pemerintah masih terus-menerus melakukan impor dengan berbagai cara meski ada institusi pemerintah yang menyatakan beras surplus, ini jelas menunjukkan pemerintah sedang mengambil keuntungan dari rakyat. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HKTI Ingatkan Pemerintah Hati-hati Putuskan Impor Beras
Redaktur & Reporter : Boy