jpnn.com - SURABAYA - Kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tumbuh pesat. Padahal, di provinsi lain, seperti Jatim, penyaluran KPR dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tidak mudah. Sebab, Jatim masih terkendala persediaan lahan.
''Di NTT, kebutuhan lahan masih ter-cover. Jadi, di sana KPR-nya tumbuh tinggi,'' kata Adi Suharto Atmadja, kepala wilayah 2 PT BTN Tbk Jateng, Jatim, Bali, NTT, NTB kemarin (18/10). Selain lahannya tersedia, masyarakat di sana masih mengalami backlog. Karena itu, penawaran KPR FLPP akan lebih mudah diterima.
BACA JUGA: DPR Nilai Pemerintah Menafikan Data BPS
Secara keseluruhan, penyaluran KPR BTN pada Agustus 2015 tumbuh 22 persen. Di NTT, KPR tumbuh 56 persen. Penyaluran KPR subsidi tumbuh 81 persen, sedankan KPR nonsubsidi 63 persen. BTN baru-baru ini meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov NTT.
''Dari situ kami menargetkan bisa menyalurkan KPR untuk 4 ribu PNS yang berada di bawah pemprov. Bukan harus KPR subsidi. Tetapi, REI di sana kelihatannya sangat siap untuk proyek rumah subsidi,'' jelas Adi. Kesiapan REI dalam pengembangan rumah bisa jadi sejalan dengan tren pembelian rumah oleh nasabah.
BACA JUGA: Soal Kontrak Karya Freeport, Menteri ESDM Sudirman Said Offside!
Dari rumah subsidi saja, kata dia, potensinya sangat besar. Jika harga rumah subsidi di NTT Rp 128 juta, potensi kredit yang tersalurkan sekitar Rp 512 miliar. Belum termasuk biaya-biaya tambahan yang lain. ''Kami juga bakal menyasar Pemkot Kupang. Dari situ potensinya besar. Soalnya, sekitar 2 ribu PNS belum punya rumah,'' kata dia.
Provinsi lain, misalnya Jatim, Jateng, dan DI Jogjakarta, serta Bali dan NTB, punya tren pertumbuhan KPR yang berbeda. KPR subsidi di Bali justru turun 13,58 persen (yoy), sedangkan KPR nonsubsidi masih tumbuh 19,25 persen.
BACA JUGA: Catat Nih! Pemerintah Komitmen Kurangi Impor Beras
Di NTB, secara keseluruhan, KPR turun 10 persen. Bali, Jateng, dan DI Jogjakarta, serta Jatim masih tumbuh positif. Masing-masing di angka 18,63 persen, 32,06 persen, dan 20,76 persen. (rin/c4/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Impor Beras Bukti Pemerintah Abai Terhadap Petani Lokal
Redaktur : Tim Redaksi