KPU: Demokrasi Terus Jalan Meski Banyak Golput

JAKARTA - Anggota KPU Pokja Sosialisasi Endang Sulastri menegaskan meski banyak masyarakat yang memilih golput atau terpaksa golput, demokrasi di Indonesia terus berjalanMenurut Endang, orang yang golput sama artinya menyerahkan keputusan kepada pemilih.

“Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan orang menjadi golput

BACA JUGA: KPU Anggap Kritik Sekedar Celetukan

Pertama, mungkin orang itu kurang informasi tentang pemilu dan masa depan bangsanyaKedua, bisa juga dia tahu tapi tidak percaya dengan pemimpin atau caleg atau parpol yang ada

BACA JUGA: Gerindra-Hanura Investigasi Pemilu

Juga ada yang golput karena administrasi, mereka tidak terdaftar di DPT, akhirnya tak bisa memberikan hak pilih,” tukasnya.

Namun demikian, terang Endang, perlu diingat bahwa tingkat partisipasi tidak harus sebanding dengan demokrasi“Bahkan ada negara-negara yang tingkat partisipasinya kecil

BACA JUGA: Bawaslu Selidiki Pengaduan PDIP

Memang di negara-negara berkembang seperti Indonesia, berapa banyak partisipasi masyarakat juga menjadi penentuMakanya kita berupaya agar semaksimal mungkin golput harus kita tekanCaranya, harus kita beri kesadaran kepada masyarakat agar tak golput,” beber dia.


Endang menyarankan agar masyarakat memutuskan untuk memilih“Soalnya kalau tidak memilih sekalipun, penyelenggaraan pemilu ini terus berjalanBerarti bagi yang golput dianggap memilih untuk tidak memilihItu berarti pula mereka menyerahkan keputusan penentuan wakil rakyat atau pemerintahan kepada para pemilih saja.”

Endang menegaskan, pihaknya berusaha keras agar masyarakat mau berpartisipasi proaktif dalam pemilu, terutama pemilu presiden 8 Juli 2009 yang akan datangPihaknya tidak ingin pelaksaan pemilu menjadi kacau atau menyeret anggota KPU ke balik jeruji besi seperti dialami anggota KPU sebelumnya

“Kita berusaha maksimal menjalankan semua prosedur dan undang-undang penyelenggaraan pemiluPengalaman lalu ialah pengalaman pahit di tubuh KPU, makanya semua tahapan dan prosedur kami lakukan sangat hati-hati dan berdasar aturan semuaBiasanya soal logistik sering menjadi persoalan, buktinya tahun ini tidak ada proyek PL (penunjukan langsung) semuanya dengan tender, itu contoh keseriusan kami,” cetusnya.

Apalagi soal pemilih, lanjut Endang, bahkan mahasiswa di kampus-kampus dan perantau juga akan didata, dengan catatan hanya sekali memberikan hak pilih, nama pemilih rantauan di tempat lama harus dihapus

“Kalau tak dihapus, nanti angka golput bisa bertambah lagi, padahal dia milih di tempat lainKalau dia merantau kan ada formulir pindah TPS (formulir A5)Minta saja formulir itu agar bisa memilih dimana tempat tinggal saat pencontenganUntuk Pilpres yang akan datang, kita bisa daftar seluruh mahasiswa rantauan, namun jangan sampai nama mereka dihitung dua kali,” pungkasnya.(gus/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Butuh Wapres yang Loyal