jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan membatalkan kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan menggandeng lembaga lain yang benar-benar memiliki kemampuan memberikan solusi teknologi terkait pengamanan data hasil pemilu. Misalnya dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
"Dibandingkan dengan Lemsaneg yang bercitra militer dan lazimnya menganut sistem komando dari SBY sebagai Presiden, sekaligus ketua umum parpol peserta pemilu, BPPT ini lebih sipil dan masih bisa diharapkan independensinya. Jadi lebih cocok mengurus IT dalam proses politik masyarakat sipil," ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin di Jakarta, Minggu (29/9).
BACA JUGA: Baliho Masih Bertebaran, KPU-Panwaslu Diingatkan
Menurut Said, peningkatan kerjasama KPU-BPPT juga sangat memungkinkan, mengingat sebelumnya antarkedua lembaga jug sudah punya nota kesepahaman terkait pengembangan sistem teknologi pemilu yang ditandatangani Januari 2013 lalu.
Selain dengan BPPT, KPU menurut Said, juga bisa merekrut para ahli IT perorangan.
BACA JUGA: Ketua Bawaslu Dicurigai Bermain Politik
"Kita ini punya banyak tenaga ahli IT yang bisa direkrut untuk mendesain program proteksi data hasil Pemilu. Ketersediaan tenaga ahli kita berlimpah. Kita punya Jim Geovedi, misalnya, seorang hacker Indonesia yang memunyai reputasi dunia," kata Said.
Said meyakini kemampuan Jim tidak sekadar mendesain program proteksi data. Jim dan kawan-kawan bahkan disebut-sebut mampu menggeser posisi satelit.
BACA JUGA: Anas Sebut Ruhut Lebih Pas Jadi Jaksa Agung
"Luar biasa itu. Para hacker lain yang kita miliki juga seringkali membuat geger dunia. Sebagai contoh, pada Juli 2013 lalu hacker Indonesia dikabarkan berhasil melumpuhkan situs Kepresidenan Bangladesh," katanya.
Situs pemerintahan negara itu dikabarkan sempat tidak bisa diakses karena dikuasai oleh peretas dari Indonesia.
Untuk itu, lanjutnya, jika KPU khawatir IT-nya kembali diretas seperti pengalaman Pemilu 2004 dan 2009, maka alangkah lebih tepat jika merekrut para hacker berpengalaman.
"Mereka itu kan sebenarnya bukan penjahat. Motif peretasan yang mereka lakukan justru bermaksud baik, yaitu untuk menginformasikan adanya kelemahan dalam sistem IT KPU. Nah orang-orang yang sudah terbukti kemampuannya inilah yang disebut sebagai ahli. Mestinya mereka diberdayakan," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Langkah KPU Gandeng Lemsaneg Dicurigai
Redaktur : Tim Redaksi