JAKARTA- Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tak henti mengkritisi kerja KPU (Komisi Pemilihan Umum)Kali ini yang dikritik habis-habisan adalah proses rekapitulasi suara secara manual yang sedang berlangsung
BACA JUGA: Bawaslu: Keterbukaan KPU Kurang
KPU dianggap melempar tanggung jawab hasil akhir pemilu legislatif kepada Mahkamah Konstitusi
Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Bambang Eko Cahyo Widodo kepada wartawan di sela-sela rekapitulasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (3/5)
BACA JUGA: Syamsul: 6-7 Mei Penetapan Nama Caleg
Menurut Bambang, ada intensi KPU yang ingin mempercepat proses rekapitulasi karena tenggat waktu yang semakin mepetBACA JUGA: Cegah Data Ganda, KPU Pakai Perangkat Lunak
"Terbukti dengan banyaknya keberatan saksi yang diabaikan," kata Bambang.Padahal, data dari KPU provisi yang diajukan ke pusat cenderung bermasalahMenurut Bambang, beberapa masalah kasuistis yang terjadi di daerah menunjukkan bahwa data rekap KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak akuratPerbandingan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah total perolehan suara kadang tidak berimbang
"Ini terjadi di banyak daerahNamun, tidak selesai sehingga tetap bermasalah saat dibawa ke pusat," terangnya.
Sebagai contoh, rekap di Kabupaten Kaur, Bengkulu, bahwa terjadi dugaan penggelembungan suara untuk sejumlah partaiDemikian halnya dengan masalah formulir yang tidak memuat nomor urut sesuai calon DPD di Provinsi Banten.
Tidak cukup di situMasalah lain terjadi saat salinan berita acara yang dimiliki saksi ternyata berbeda dengan yang dimiliki KPUPerbedaan itu dapat mengindikasikan adanya manipulasi suara"Ini yang mengaburkan siapa yang sahSaat itu digugat di MK, itu akan membingungkan siapa derajat keabsahannya paling akurat," terangnya.
Berdasarkan sejumlah masalah tersebut, legitimasi proses pemilu bisa jadi dipertanyakanBambang memperkirakan, dengan sikap KPU itu, akan terjadi lonjakan gugatan di MK"KPU harus meminta KPU provinsi yang tersisa untuk mempersiapkan data yang benar-benar akuratItu demi meminimalisasi gugatan dari saksi," saran dia(bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Pilih RSPAD Untuk Periksa Kesehatan Capres
Redaktur : Tim Redaksi