jpnn.com - BOGOR-Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menunda rapat pleno rekapitulasi suara di sejumlah kelurahan, menuai kecaman dari tim sukses pasangan calon walikota(cawalkot).
Sekretar is Tim Pemenangan pasangan nomor urut 2, Bima Arya-Usmar Hariman, Safrudin Bima menyayangkan sikap KPU. Dengan kondisi ini, membuat jajarannya menyalakan sinyal waspada akan adanya kecurangan."Ini situasi sensitif, jadi jangan ada tindakan yang membuat kecurigaan," imbuhnya.
BACA JUGA: KPU tak Punya Data Daerah yang Sudah Tetapkan DPT
Senada, Ketua Tim Pemenangan pasangan Nomor urut 3, Achmad Ru'yat-Aim Halim Permana, Iwan Suryawan mengatakan, kebijakan KPU sangat membingungkan dan mencurigakan. Pasalnya, apa yang menjadi tahapan dan agenda pilwalkot sudah jelas terencana.
Tapi kenapa sempat terjadi maju mundur. "Namun, saya berharap, kegiatan tetap kondusif. Walaupun sempat terjadi hal yang tidak mengenakan," imbuhnya.
BACA JUGA: Pegang Bukti Kemenangan, Kubu Bima Arya Siap Adu Data
Tim Ru'yat-Aim tidak tinggal diam terus melakukan pemantauan mulai dari pencoblosan, hingga rapat pleno terakhir di KPU. Terpisah, Ketua Tim Pemenangan nomor urut 4, Dody Rosadi-Untung W Maryono, Heri Cahyono menambahkan, seharusnya KPU tidak menunda proses penghitungan karena itu hanya akan membuat lama. Justru seharusnya KPU bisa membuat akselerasi sehingga masyarakat bisa mengetahui secepatnya hasil pilwakot.
"Saya sangat tidak setuju dan sangat menentang hal itu. Jangan sampai demokrasi yang sudah berjalan ternodai. Kita semua sudah pintar," tegasnya.
Ketua Tim Pemenangan pasangan no urut 5, Pandu Wardhana memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, masyarakat tak perlu berpikir negatif. Lagi pula, sambungnya, semua KPPS sudah melakukan tugasnya dengan baik.
BACA JUGA: Anas Hadapi Herman di Putaran Kedua
"Saya percaya dan sangat apresiasi hasil kerja mereka. Jikapun ada masalah pasti bisa diselesaikan. Yang terpenting Kota Bogor sudah melaksanakan hajat demokrasinya dengan aman, lancar dan baik," cetusnya.
Pengamat politik Bogor, Bedi Irawan mengatakan, penundaan rapat pleno di tingkat kelurahan menimbulkan kekosongan agenda pasca pemungutan suara. Kekosongan inilah, kata dia yang berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menaikkan jumlah suara atau menurunkan suara pasangan calon tertentu. Terlebih, ada dua pasangan kandidat yang berdasarkan hasil hitung cepat suaranya selisih tipis.
“Banyak tangan kotor yang memiliki kuasa bisa bermain. Me-mark up atau mark down suara. Tujuannya demi kemenangan calon yang mereka dukung," imbuhnya. Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat) pun berpendapat sama. Penundaan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPUD Kota Bogor.
Direktur Lekat, Abdul Fatah mengungkapkan, berdasarkan investigasi Lekat di lapangan, ada sejumlah kejanggalan terjadi di beberapa wilayah. Seperti ruang penyimpanan kotak suara di kantor kelurahan tidak dikunci. Apalagi, dibiarkan tanpa pengawasan saksi dan anggota panswaslu.
“Seharusnya ruang penyimpanan kotak suara steril dan terkunci rapat. Tapi, kami melihat ada beberapa orang di luar PPS seenaknya keluar masuk. Saya khawatir ada permainan untuk mengacaukan pelaksanaan pilwalkot,” tandasnya. (rur/bac)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Pasang Klaim Menang
Redaktur : Tim Redaksi