KPU Minta Rp 100 M untuk Gedung Baru

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan anggaran Rp 100 miliar untuk membangun gedung baruSebab, gedung KPU saat ini yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sudah terlalu tua dan tidak memadai untuk menampung pegawai

BACA JUGA: Wako Medan Incar Kursi Ketua PD Sumut

Gedung yang dibangun sejak 1934 itu rencananya akan dijadikan museum.
   
Hal itu disampaikan Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi dalam rapat konsultasi anggaran antara KPU dan Bawaslu dengan Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/10)”Gedung lama KPU sudah masuk cagar budaya

BACA JUGA: Kader Golkar Tetap Dilarang Ikut Nasdem

Sehingga gedung itu lebih baik dimanfaatkan untuk tempat pusdiklat kepemiluan atau museum arsipLagi pula, gedung lama tidak lagi memadai untuk menampung pegawai KPU dalam rangka pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wapres, serta pemilu kepala daerah,” papar Suripto.
   
Dia melanjutkan, dana Rp 100 miliar itu termasuk untuk membeli tanah untuk gedung baru KPU yang akan dibangun

BACA JUGA: Kedua Kubu Saling Bantah

Selain itu, KPU juga meminta anggaran Rp 21,5 miliar untuk pembangunan gedung dan sarana-prasarana KPU daerah”Ini diperlukan untuk memperlancar kegiatan di kabupaten atau provinsi, sebab selama ini masih dibantu oleh pemerintah kabupaten atau provinsi,” kata Suripto

KPU juga berencana melakukan peremajaan komputerAlasannya, komputer yang ada saat ini hasil pengadaan sejak tahun 2003 dan sebagian besar sudah tidak layak pakaiKomputer-komputer yang secara ekonomis sudah tidak dapat digunakan ini akan diusulkan untuk dilakukan penghapusanDitambah anggaran lainnya, total duit yang diajukan oleh KPU untuk 2010-2011 adalah Rp 980 miliar, sesuai jatah anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan.
   
Anggota Komisi II DPR, Rahadi Zakaria mengkritik alokasi anggaran KPU yang sebagian besar diperuntukan bagi biaya sarana dan prasarana, perjalanan dinas dan gaji pegawai”Padahal yang menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah kinerja KPU yang burukKenapa anggaran sebesar itu tidak difokuskan memperbaiki kinerja, bukan malah membangun gedung baru yang kebutuhannya tidak mendesak,” kata Rahadi.
   
Berdasarkan pantauannya, proses pilkada tidak ada yang berlangsung tanpa konflik, demo, kekecewaan masyarakat hingga gugatan hukumBahkan di Sumatera Utara ada 18 Pilkada, dan semuanya mengajukan gugatan ke Mahkamah KonstitusiKekacauan data pemilih pada Pemilu 2009 juga masih hangat di ingatan masyarakat.
   
”Tapi pengajuan anggaran KPU sama sekali tidak menunjukan akan ada perbaikan kinerja yang sudah amburadul ituSaya benar-benar tidak habis pikir dan kecewa dengan KPU sekarang,” katanya(dri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Sultra Kalah Beruntun di Pilkada