jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, proses perekrutan anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tiap kelurahan/desa dan perekrutan calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Indonesia, telah selesai dilaksanakan.
Namun jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki daftar hitam nama-nama calon anggota PPS dan PPK yang pernah bermasalah hukum, kata Ferry, KPU siap menindaklanjutinya.
BACA JUGA: Kader di DPR Jadi Wagub, Golkar Usulkan PAW
"Bagus itu, bisa buat bahan kita. Jadi nanti kami akan tunggu informasi (daftar hitam Bawaslu) itu. Kalau ada temuan kita bisa cross check, bisa diklarifikasi kepada yang bersangkutan," katanya di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (19/2)
Ferry berharap daftar hitam yang disebut telah dimiliki Bawaslu saat ini, bukan hanya hasil kajian lembaga pengawas pemilu tersebut semata. Tapi didukung laporan dari masyarakat yang diterima oleh Bawaslu.
BACA JUGA: Pengesahan RUU Pilkada Bakal Meleset dari Target
Menurutnya hal ini menjadi penting, sehingga data benar-benar didukung sumber informasi yang kuat.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan pihaknya kini telah mengantongi nama-nama calon anggota PPS dan PPK yang pernah bermasalah dengan hukum. Karena itu ia mengingatkan KPU benar-benar selektif dalam melakukan seleksi agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik.
BACA JUGA: PAN Dukung Bawaslu Gandeng Mitra Pengawas
"Kita punya data mana petugas yang sudah di-blacklist (masuk daftar hitam). Kalau orang-orang yang bermasalah masih digunakan oleh KPU, akan kita pertanyakan,” katanya di Jakarta, Selasa (18/2) kemarin.
Sayangnya Muhammad belum bersedia menyebut nama-nama calon yang diduga bermasalah dengan hukum tersebut.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Lebih Percaya Saksi Parpol Ketimbang Mitra PPL
Redaktur : Tim Redaksi