jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra menilai calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin saat debat capres pada Selasa (12/12).
Hal itu terlihat saat mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menjawab semua persoalan secara substantif dan jelas.
BACA JUGA: Atikoh Ganjar Kunjungi Warga Kapuk dan Dukung Program Ibu Sehat Keluarga Kuat
"Ganjar sudah menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang substantif, pemimpin yang berani mengambil risiko atas kebijakannya, dan bukan sosok yang sekedar ingin menyenangkan orang lain. Selain itu, Ganjar memiliki komitmen dan kompetensi untuk menyelesaikan persoalan bangsa," ujar Kris, Rabu (13/12).
Adapun, tema debat Capres yang pertama membahas permasalahan-permasalahan terkait pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, serta kerukunan warga.
BACA JUGA: Tensi Prabowo di Debat Capres Disoroti, Irwan Fecho Merespons Begini
Kris memaparkan, masalah-masalah itu punya pengaruh sangat besar pada kehidupan sehari-hari warga biasa, sangat berdampak ke masalah ekonomi rakyat kebanyakan.
Misalnya saja korupsi yang menurut hitungan beberapa ahli ekonomi, kerugian negara akibat praktik korupsi melebihi Rp200 triliun.
BACA JUGA: Ganjar Tak Puas dengan Jawaban Prabowo
Selain itu, menurut Kris, kalau pemerintahan bisa bebas korupsi, hal itu dapat meningkatkan fasilitas dan menggratiskan seluruh 14.000 SMK yang ada di Indonesia untuk mendidik dan melatih anak-anak muda agar mudah dapat kerja.
Kemudian, bisa membantu dunia pertanian mewujudkan ketahanan pangan sehingga harga-harga bahan pokok tidak mahal lagi dan tidak naik turun.
"Maka dari itu, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sangat berambisi untuk bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kepentingan rakyat yang harus dibela," jelas Kris.
Sementara itu, soal digitalisasi pelayanan publik misalnya, ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Baginya program ini bisa menghemat hingga 50 persen waktu pelayanan dan 50 persen anggaran yang dikeluarkan.
"Digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, yang telah dirintis Mas Ganjar sejak 2014 melalui Government Resources Management System (GRMS), tercatat mampu mencegah kebocoran anggaran hingga Rp 1,2 triliun melalui fitur e-budgeting dan e-planning. Ini angka yang sangat besar untuk ukuran provinsi," papar Kris.
Lalu soal demokrasi dan kepastian hukum, Kris menerangkan di negara yang demokratis, investasi dan perdagangan berkembang lebih baik karena adanya kepastian hukum, transparansi, dan stabilitas politik.
"Dalam debat perdana yang digelar oleh KPU kemarin, Mas Ganjar bisa menjawab semua persoalan secara substantif dan jelas. Mas Ganjar tidak bertele-tele namun langsung menjawabnya secara lugas dan terukur sehingga dapat dipahami oleh masyarakat," serunya.(chi/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada