jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J Kristiadi mengingatkan bahaya politik identitas.
Kristiadi bahkan menyebut hingga saat ini belum ada negara yang mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat politik identitas.
BACA JUGA: Pesan Khusus Bagi Seluruh ASN, Tolong, Hindari Hal ini
Karena itu, politik identitas harus ditangani sedini mungkin.
Antara lain dengan saling bergandengan tangan seluruh elemen bangsa dan mengutamakan adu gagasan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Ini Tantangan Terberat Pemilu 2024, KPU Bersiap
"Politik identitas perlu dicermati secara serius untuk Pemilu dan Pilkada 2024."
"Belum ada satu negara pun di dunia yang bisa mengalahkan politik identitas," ujar J. Kristiadi di Jakarta, Selasa (27/12).
Kristiadi menyatakan pandangannya pada webinar 'Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024' yang diselenggarakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Menurut dia, politik identitas masih menjadi ancaman pada Pemilu maupun Pilkada 2024.
BACA JUGA: Penggunaan Fasilitas Negara hingga Politisasi SARA Jadi Potensi Pelanggaran Pemilu 2024
Karena itu, politik identitas perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan kepemiluan.
Untuk meminimalisasi politik identitas, kata peneliti senior CSIS itu, pada pemilu mendatang semua pemegang kepentingan harus mendorong pesta demokrasi menjadi kontestasi yang penuh dengan adu gagasan.
Kontestasi pertarungan gagasan (debat) tersebut, kata dia, bertujuan untuk memuliakan kehidupan bersama.
Namun, dengan cacatan, hal-hal yang disampaikan mengandung kebenaran dan harus diakui oleh para kontestan.
"Tidak boleh ngotot, apalagi saling menjatuhkan dalam debat tersebut karena bertujuan untuk adu gagasan."
"Kontestan juga harus mengakui ada kebenaran di setiap gagasan yang disampaikan," katanya lagi.
Kristiadi juga mengajak pemegang kepentingan meningkatkan kualitas dan nilai pemilu di tanah air.
Antara lain, dengan meningkatkan kepekaan calon-calon anggota legislatif terhadap persoalan yang ada di tengah masyarakat.
"Kalau tidak demikian, demokrasi akan hanya menjadi cangkang dan prosedural saja," kata Kristiadi. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Akan Buat Aturan Sosialisasi Sebelum Masa Kampanye Pemilu 2024
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang