jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan netralitas ASN menjadi salah satu pelanggaran yang kerap terjadi di masa pemilu.
Dia mencontohkan penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri tidak boleh digunakan untuk kampanye pemilu.
BACA JUGA: KPU Akan Buat Aturan Sosialisasi Sebelum Masa Kampanye Pemilu 2024
"Terhadap pelanggaran netralitas ASN, ini juga penting, TNI/Polri, Kepala Desa dan penggunaan fasilitas negara. Kadang-kadang di masa kampanye, masa pendaftaran memakai mobil-mobil dinas dan seterusnya, ini harus kita antisipasi," ujar Afif saat webinar sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Selasa (27/12)
Dia juga membeberkan persoalan politik uang yang kini telah dimodifikasi dengan berbagai cara. Menurut Afif, perlunya diantisipasi potensi-potensi yang memunculkan politik uang.
BACA JUGA: ART Serahkan Berkas Pendaftaran Calon DPD RI ke KPU Sulteng
"Ini penting (politik materi), materi lainnya, pengalaman kami di pemilu sebelumnya, misalnya model-model politik uang dengan cara memberi atau top-up atau mengisi ulang token listrik, itu juga sudah mulai muncul di Pemilu 2019 atau Pilkada kemarin. Jadi, potensi ini harus diantisipasi," ucap Afif.
Dia juga menyebutkan bisa saja tim sukses melakukan inovasi dan mengganti metode politik uang yang sekarang ini sudah sangat canggih dengan menggunakan berbagai aplikasi juga harus diantisipasi.
BACA JUGA: Menjelang Pemilu 2024, Ganjar Gandeng Ulama Hingga Tokoh Masyarakat
Tak hanya itu, Afif juga menyoroti pelanggaran lain yaitu politisasi sara.
Dia menilai politisasi sara, politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian merupakan hal-hal yang kerap terjadi pada saat kampanye.
"Ini satu tautan ikat dengan isu-isu di kampanye biasanya yang dilakukan oleh para pihak, kadang-kadang politik sara ini, semua tau ini isu berbahaya, tetapi semua juga sadar kadang-kadang menggunakan isu ini dianggap paling mudah akan berbahaya," jelasnya.
Dia juga menyebutkan berkaca pada Pemilu 2019, tidak hanya masyarakat biasa yang sering terjebak pada hoax, tetapi juga masyarakat yang bergelar tinggi.
"Ini tugas kita semua, percepatan pendidikan pemilih, pemberian informasi ini jadi sangat penting untuk kita semua, untuk kemudian kita maksimalkan," pungkas Afif.(mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Target 20 Persen Suara Golkar di Pemilu 2024 Dinilai Cukup Realistis
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra