jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor, Prof Andi Asrun menyatakan bahwa kritik atas nama kampus terhadap Presiden Joko Widodo sudah terbantahkan.
Itu setelah orang nomor satu di Indonesia tersebut menunjukkan netralitasnya di Pemilu 2024.
BACA JUGA: Kaesang Ajak Warga Tuban Menangkan Prabowo-Gibran Sekali Putaran
Ketua Forum Pengacara Konstitusi itu menilai pendapat para akademisi, guru besar, hingga rektor di perguruan tinggi yang ramai-ramai mengkritik Presiden Jokowi dinilai sengaja untuk menghambat pergerakan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Andi dalam diskusi Persatuan Doktor Hukum Indonesia bertema 'Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan Di Kampus' di Jakarta, Jumat (9/2).
BACA JUGA: Guru Besar UI: Yang Menuduh Civitas Academica Diorkestrasi Pikirannya Dangkal
"Menurut saya ketika Pak Jokowi katakan saya tidak kampanye, maka itu selesai tuduhannya memihak. Ketika Pak Jokowi katakan saya hentikan penyaluran bansos, maka selesai tudingan bahwa Jokowi memihak, pemerintah tidak netral," kata Andi.
Andi mengatakan sikap Jokowi yang tetap netral harusnya sudah menjawab kritikan para civitas academica.
BACA JUGA: Kampus Gelisah, Mahasiswa Suarakan Pemakzulan Jokowi, Anies: Patut untuk Didengar
Dia menilai, kritik yang masih dibunyikan bertujuan untuk menggerus elektoral paslon tertentu yang selama ini diidentikkan didukung Presiden Jokowi.
"Kalau masih gerakan berlanjut, dugaan saya bahwa gerakan kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik, tujuannya satu kepentingan elektoral," lanjutnya.
Senada, Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengatakan kritikan dari mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan hal yang bias.
Dia mengaku sulit melihat gerakan tersebut berangkat dari suatu kegelisahan berbasis data.
Menurutnya, kritik dari mimbar kampus itu sengaja diciptakan untuk mengganggu.
"Tadi sudah dikonfirmasi, presiden sudah memahami situasi yang terjadi," jelasnya.
Sementara itu, ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan menilai petisi kritik dari para civitas kampus yang ditujukan kepada Presiden Jokowi lebih menyerupai tindakan politisi.
"Kalau menyerupai ini tidak murni bersifat akademik, tidak murni otak pikiran hati guru besar, berarti ada yang menciptakan, ini yang dipanggil cipta kondisi dalam rangka menuju momentum," kata Abdul Chair.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra