jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian merupakan contoh yang tak baik bagi publik.
Bahkan, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut rangkap jabatan menteri dengan posisi di partai politik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap anamat rakyat.
BACA JUGA: Bisa Jadi Jokowi Tarik Agum dan Moeldoko untuk Hadang Gatot
"Perangkapan jabatan mengkhinati amanah bahwa kepemimpinan itu berat dan fokus. Apalagi merangkap ketua partai di tahun politik, kemungkinan akan banyak dibebani target-target politik," ucap Mardani kepada wartawan di Parlemen, Jumat (19/1).
Selain itu, sambung Mardani, sikap Jokowi membiarkan Airlannga tetap merangkap jabatan di eksekutif dan partai politik jelas memberikan contoh buruk bagi publik. Sebab, sikap itu tidak sejalan dengan janji kampanye Jokowi untuk melarang menteri-menterinya merangkap jabatan di partai politik.
BACA JUGA: Menanti Kekuatan Perang Bintang di Balik Pilpres 2019
"Beliau (Jokowi, red) mengatakan jangan rangkap jabatan," pungkas Mardani.
Sebelumnya Jokowi memutuskan tidak mencopot Airlangga dari posisi menteri perindustrian meskipun kini menjabat ketua umum Partai Golkar. Pertimbangannya antara lain demi efektivitas kerja sisa periode pemerintahan Jokowi kurang dari dua tahun.(fat/jpnn)
BACA JUGA: OSO-Wiranto Berebut Pengaruh Kedekatan Dengan Presiden?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aktivis Muda NU Mengapresiasi Jokowi Cabut Larangan Cantrang
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam