jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera memperbaiki kinerja lantaran selama ini PLN sudah mendapat keistimewaan dari pemerintah.
Menurut Mufti kinerja PLN tak optimal. Di sisi lain tarif listrik di Indonesia termasuk termahal.
BACA JUGA: DPR Dorong PLN Maksimalkan Peralihan Kompor Gas ke Listrik
“Tarif listrik rumah tangga di Malaysia lebih murah daripada tarif listrik dari PLN di Indonesia. Bila dibandingkan dengan Vietnam, tarif listrik di Indonesia juga masih lebih mahal,” ujar Mufti dalam keterangan resmi seusai rapat dengar pendapat bersama jajaran direksi PLN pada Senin (28/3).
Mufti juga menyinggung PLN terlalu banyak dimanja pemerintah.
BACA JUGA: Harga Batu Bara Tak Menentu, Pasokan ke PLN Aman?
“Karena sering dimanja, akhirnya susah melakukan perubahan. Masih ingat, saat ribut-ribut larangan ekspor batu bara, Januari lalu. Pemerintah merespons permintaan PLN untuk mengamankan batu bara domestik dengan harga khusus pula,” imbuhnya.
Mufti menjelakaskan harga batu bara di Bursa ICE Newcastle pada Maret diperdagangkan rata-rata di level USD 400-an per metrik ton. Sementara itu, dalam aturan DMO, batu bara ditetapkan seharga USD 70 per metrik ton dan khusus industri pupuk dan semen seharga USD 90 per metrik ton.
BACA JUGA: Mufti Anam Tagih Janji Mendag soal Tersangka Mafia Minyak Goreng
Mufti juga mencontohkan harga untuk pembangkit listrik menggunakan gas. Pemerintah menetapkan harga gas untuk kelistrikan USD 6 per MMBTU (metric million british thermal unit). Sementara itu, harga LNG sudah berkisar angka USD 25 per MMBTU.
“Biaya pokok produksi PLN sudah sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, tetapi mengapa harga listrik di Indonesia tetap tinggi. Ada masalah efisiensi di PLN, serta tentu saja utang yang menumpuk menyebabkan upaya peningkatan keandalan melalui operation expenditure (OPEX) menjadi rendah,” ujar pria yang juga mantan ketua HIPMI Jatim ini.
Mufti Anam juga menyoroti pelayanan listrik. Dia menyebut pemadaman masih saja terjadi.
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, PLN menyatakan terus menjaga keandalan pembangkit listrik dan berhasil mengurangi susut jaringan, tetapi kenyataannya pemadaman terus terjadi.
“Parahnya lagi pemadaman listrik karena tidak direncanakan, jauh lebih sering dibandingkan yang sudah direncanakan. Artinya, pengguna listrik harus siap sewaktu-waktu listrik padam. Kapan? Tidak ada yang tahu,“ ujarnya.
Mufti lantas membeber angka keandalan layanan dengan menggunakan indeks lama gangguan (System Average Interruption Duration Index/SAIDU) dan indeks frekuensi gangguan yang menghitung banyaknya jumlah gangguan per pelanggan (System Average Interruption Frequency Indeks/SAIFI).
“Belum ada data resmi dari PLN, tetapi dari laporan PLN untuk 2020 indeks SAIDI mencapai 763,13 menit per pelanggan dalam jam, akan mencapai 12,72 jam per tahun. Jangan lihat jamnya yang seolah-olah dijadikan satu tahun kecil, tetapi juga indeks jumlah gangguan SAIFI yang mencapai 9,25 kali. Artinya sangat sering terjadi, dan ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha,” paparnya.
“Itu rata-rata ya, yang tentu saja kondisinya akan beda di Jakarta dibandingkan di pelosok. Jakarta pastinya indeks SAIDI dan SAIFI sangat kecil. Wajar, ibu kota negara. Listrik mati hitungan menit dan hanya terjadi 1-2 kali setahun, beritanya sudah sampai luar negeri. Bagaimana dengan di daerah? Banyak keluhan, PLN masih sering mati,” ujar Mufti. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek