Kritik Tajam Abdul Rachman Thaha terkait TWK di KPK, Pakai Kata Kesesatan

Rabu, 12 Mei 2021 – 21:23 WIB
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha. Foto: dokumen pribadi for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite I DPD RI Abdul Rachman Thaha angkat bicara merespons kekisruhan dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Tampaknya perlawanan terhadap pejuang antikorupsi bukan lagi datang dari para koruptor, tetapi kini justru dikerahkan secara sistematis oleh sebagian alat-alat negara itu sendiri," ucap Rachman Thaha dalam keterangan kepada JPNN.com, Rabu (12/5).

BACA JUGA: Novel Baswedan Cs Harus Ikhlas

Menurut Rachman, perlawanan terhadap pejuang antikorupsi di KPK berawal dari revisi UU KPK, peralihan status pegawai menjadi ASN, dan yang mutakhir adalah penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan.

"Tes itu bermasalah dari sisi makna dan cakupan nasionalisme serta metode pengukurannya," tegas Rachman.

BACA JUGA: Heboh Alih Status Pegawai KPK, Mas Didik Sebut Nama Presiden Jokowi

Pria kelahiran Kota Palu, 17 September 1979 itu mengatakan, mereka yang tidak lolos TWK itu serta-merta terhakimi sebagai warga negara yang tak nasionalis dan seakan berpotensi melakukan pengkhianatan terhadap negara dan bangsanya.

"Kesesatan tes yang berujung pada tergusurnya sekian banyak figur yang justru selama ini dicatat publik sebagai simbol perjuangan Indonesia dalam memberantas korupsi," ucap Rachman.

BACA JUGA: Rombongan Kapolres Diberondong saat Melintas di Jembatan, Terjadi Baku Tembak

Sementara Novel Baswedan Cs berencana menempuh jalur hukum, Rachman mengatakan akan sangat baik jika masyarakat melakukan eksaminasi terhadap TWK di KPK.

Tokoh yang dikenal berintegritas seperti Abdullah Hehamahua dan Busyro Muqoddas, katanya, bisa membuat semacam surat referensi yang berisikan testimoni akan jiwa nasionalisme dan profesionalisme para pegawai KPK yang tersingkir.

"Silakan kita bertanya, manakah yang lebih kita percayai: tes yang bermasalah atau tokoh-tokoh tadi," kata senator asal Sulawesi Tengah itu.

Dia menambahkan, DPD dan DPR RI pun semestinya bisa melakukan hal serupa. Para pimpinan dan dewan pengawas KPK perlu diundang untuk memberikan penjelasan sejujur-jujurnya tentang tes wawasan kebangsaan tersebut.

"Sesuai semboyan KPK tempo doeloe: Berani jujur, hebat," pungkas Rachman Thaha. (fat/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler