jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai kritikan Indonesian Corruption Watch (ICW) kepada Badan Intelijen Negara (BIN) salah alamat.
ICW sebelumnya merilis siaran pers, mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan (BG).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: FPI Sebut Pemerintah Gagal, Cuti PNS, Nasir Mempermalukan Demokrat dan AHY
BG dinilai gagal mendeteksi keluar dan masuknya buronan kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.
Menurut Karyono, kasus Djoko Tjandra murni urusan penegak hukum. Sementara BIN bukan merupakan lembaga penegak hukum.
BACA JUGA: Surat Cekal Sudah Dikirim, Anita Kolopaking tak Bisa Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri
Karena itu, sangat tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN.
Berdasarkan UU 17/2011 tentang Intelijen, fungsi pokok BIN adalah pengumpulan dan analisis informasi, bukan para ranah pro hustitia yang notabene menjadi tugas pokok institusi kepolisian.
BACA JUGA: Reaksi Keras Habib Rizieq Shihab setelah Fotonya Dibakar
“Mekanisme penyaluran informasi dari BIN kepada institusi keamanan dan hukum bersifat tertutup. Bagaimana mungkin ICW menyimpulkan bahwa Kepala BIN Budi Gunawan tidak bekerja benar dalam kasus Djoko Tjandra," ujar Karyono di Jakarta, Rabu (29/7).
Karyono bahkan kemudian menduga tuduhan ICW kental bernuansa politis.
"Dari mana ICW mengetahui hal itu ketika prinsip diseminasi informasi intelijen bersifat tertutup? Saya menduga ini tuduhan apriori dan kental dengan nuansa politis. Kelihatannya ICW sedang bermain politik dalam isu ini," ucapnya.
Menurut Karyono, hanya presiden yang tahu bagaimana BIN bekerja. Karena presiden adalah single user atau single client dari kerja intelijen.
“Kepala BIN bertanggung jawab penuh kepada presiden sebagai pimpinan tertinggi. Kalau ada pihak lain yang menafsir dan meraba-raba lalu dengan mudah menarik kesimpulan, besar kemungkinan pihak tersebut berhalusinasi atau sedang memainkan agenda politik tertentu," ucapnya.
Hal senada disampaikan analis politik Boni Hargens ketika dihubungi secara terpisah.
Menurut Boni, aktivitas intelijen umumnya bersifat tertutup dan tidak ada pihak lain yang dapat mengukur kinerja BIN, kecuali single client yaitu presiden.
Karena itu, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menilai, sangat tidak bijak menuding BIN tak bekerja maksimal dalam kasus Djoko Tjandra.
"Saya kira perlu diketahui bersama, hanya presiden yang tahu bagaimana BIN bekerja," pungkas Boni.(gir/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang