jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum Henry Yosohadiningrat menilai aspek penegakan hukum semakin hancur pada era rezim Joko Widodo (Jokowi). Yoso mengatakan hal tersebut merujuk pada proses hukum yang dilakukan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Hal ini disampaikan Yoso saat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Tata Cara Hukum & Model Kerja Aparat Penegak Hukum pada Kasus Politik di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
BACA JUGA: Kasus Harun Masiku Dikaitkan dengan Hasto, PDIP: Ada Pesan Sponsor
Hadir sebagai narasumber Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, aktivis 98 Saiful Huda EMS, dan Alvon Kurnia Palma selaku kuasa hukum Kusnadi yang bekerja sebagai Staf Sekjen PDIP.
"Sudah barang tentu, aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum juga harus mengikuti tata cara dan pedoman perilaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Yoso dalam sambutannya.
BACA JUGA: Perayaan BBK 2024, PDIP Mengajak Generasi Muda Meresapi Semangat Bung Karno
Yoso melanjutkan dalam praktik penegakan hukum, apalagi berkaitan dengan kepentingan penguasa atau penegakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan politik penguasa, aparat penegak hukum (APH) cenderung terpasung dalam tanda kutip oleh banyak patron yang lebih dipengaruhi oleh intervensi kekuasaan.
"Kecenderungan tersebut semakin parah, terutama pada periode akhir pemerintahan Jokowi. Banyak sekali catatan publik yang memunculkan kecurigaan. Kecurigaan tersebut antara lain terlihat dengan jelas dalam pemeriksaan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan pada kasus Harun Masiku," kata Yoso.
BACA JUGA: Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Festival Kopi, Musik, hingga Lari Bersama di GBK
"Kasus Harun Masiku oleh KPK terlanjur menjadi kasus musiman politik. Ada muncul, hilang, nanti pada musim tertentu muncul lagi gitu ya. Kasus Harun Masiku oleh KPK menjadi kasus musiman politik," jelas Yoso.
Menurut dia, hal itu karena sikap politik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI Perjuangan terhadap Presiden Jokowi yang diduga telah mengganggu perasaan beberapa pihak.
Hal itu menjadi penyebab dipanggilnya Hasto Kristiyanto oleh dua lembaga penegak hukum pada waktu bersamaan, yaitu KPK dan Polri.
"Dalam pergerakan hukum dilakukan oleh Polri dan KPK terhadap Hasto Kristiyanto, telah menjadi tontonan publik bahwa Polri dan KPK sedang melakukan penegakan hukum dengan metode hukum politik," jelas Yoso.
Politisi PDIP ini juga mengungkapkan skenario perampasan ponsel dan beberapa dokumen milih Hasto dari stafnya bernama Kusnadi, melengkapi keberingasan metode hukum politik tadi.
"Oleh sangat banyak pihak yang mengerti tata cara kerja KUHAP yang benar, tidak ragu menyebutnya sebagai perampokan. Untuk itu, fokus diskusi ini merupakan cara untuk menganalisis, menelaah, dan menyikapi segala bentuk kesalahan, tata cara pergerakan hukum yang pernah, sedang, dan akan terjadi," jelas Yoso.
Oleh karena itu, Yoso mengundang para narasumber untuk membahas hal tersebut. Dia juga memanggil beberapa aktivis, advokat, dan tokoh masyarakat untuk mendengarkan dan terlibat dalam FGD.
Dalam acara itu, terlihat mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, eks Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu, dan bekas Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.
"Diharapkan diskusi ini akan berkembang dan menjadi perhatian dari aparat pergerakan hukum khususnya KPK dan Polri," jelas Yoso. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puan soal Pilkada Jateng 2024, PDIP Bisa Usung Pacul dan Mungkin Dukung Ahmad Luthfi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga