jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Pemilu Damai (KRPD) melaksanakan dialog publik dengan tema "Pemilu 2024, Jalan Demokratis Kepemimpinan Nasional di Hotel The Mirah, Bogor, Jawa, Barat, Minggu (11/2).
Dalam dialog tersebut turut dihadiri dua narasumber, yakni Wakil Dekan Bidang Akademik UIKA Bogor, Dr. Ibrahim Fajri, SH., MEI dan Pengamat Politik, Gemah Putra, S.IP. M. Kesos.
BACA JUGA: Masa Tenang Pemilu, PP Hima Persis Ingatkan Jangan Menyebar Hoaks
Ketua KRPD Claudion Kanigia Sare mengatakan bahwa dialog ini sebagai ruang konsolidasi gagasan dan upaya membangun kesadaran dalam mendorong jalannya pemilu 2024 yang aman, damai, lancar, jujur dan adil.
Pemilu 2024 ini, kata dia, menjadi momentum bagi rakyat untuk mengoreksi dan mengevaluasi dalam rangka menentukan pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang harus dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA: Jelang Pemungutan Suara, Wakil Ketua MPR Ingatkan Netralitas Penyelenggara Pemilu
"Indonesia telah menganut sistem demokrasi, dan itu menjadi konsensus bersama. Dengan demikian, pelaksanaannya harus berpegang teguh pada prinsip peraturan perundangan-undangan. Pemilu ini harus dilaksanakan dengan baik dan berkeadilan sehingga menghasilkan kualitas demokrasi yang baik pula, serta yang tak kalah penting adalah pemilu ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, dan ini menjadi tanggung jawab bersama," kata Dion kepada wartawan, Senin (11/2).
Lebih lanjut, Dion menekankan pentingnya mendorong persatuan nasional pada pemilu 2024. Menurutnya, apa yang terjadi pada pemilu 2019 yang menyisakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat tidak baik bagi perkembangan kemajuan bangsa.
BACA JUGA: Ribuan Prajurit TNI Dilibatkan Untuk Pengamanan Pemilu
Apalagi situasi geopolitik global saat ini lagi konflik yang dampaknya dapat mempengaruhi situasi nasional.
"Geopolitik kawasan sementara memanas, konflik Rusia-Ukraina belum usai, Israel-Palestina, Tiongkok dan Taiwan. Konflik-konflik ini dapat mempengaruhi situasi ekonomi-politik nasional kita. Karena itu, momentum politik 2024 tidak boleh menjadikan kita sesama anak bangsa terpecah-belah," ujarnya.
Dia, mengatakan bahwa persoalan bangsa Indonesia masih sangat banyak.
"Oleh karena itu, pemilu ini tidak hanya dimaknai pergantian kepemimpinan saja tetapi harus diarahkan dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan hak-hak dasar rakyat dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur," tandas Dion.
Sementara itu, Dr. Ibrahim Fajri memberikan mengenai Pemilu 2024 dari perspektif hukum. Ia menegaskan tentang pentingnya pembuatan regulasi yang jelas dan transparan untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.
Menurutnya, penanganan sengketa pemilu secara jelas dan transparan dapat meminimalisir konflik potensi konflik dalam pemilu.
"Dengan pelaksanaan aturan dan regulasi yang jelas dan transparan dapat meminimalisir potensi konflik bagi para kontestan pemilu. Karena itu, ini harus menjadi perhatian serius untuk dijalankan dengan adil sehingga menghadirkan rasa keadilan publik," imbuh Ibrahim.
Selain itu, Gemah Putra S.IP. M.Kesos mengatakan bahwa kepemimpinan nasional harus lahir secara demokratis atas kehendak rakyat melalui pemilu.
Menurutnya, demokrasi telah membuka jalan bagi rakyat untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendaknya secara berdaulat.
Lebih lanjut, Dia menekankan agar partai politik melakukan proses kaderisasi yang baik dengan program-program peningkatan kapasitas kepemimpinan sehingga partai politik melahirkan pemimpin-pemimpin yang kredibel dan berintegritas. (dil/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif