jpnn.com, JAKARTA - Knowledge Sector Initiative (KSI) pada Selasa (26/101) menyelenggarakan diskusi virtual KSIxChange ke-37 bertajuk “Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintahdan Organisasi Kemasyarakatan.”
Mengusung studi evaluasi penyelenggaraan selama tiga tahun, para panelis menyimpulkan bahwa pelibatan organisasi masyarakat (Ormas) secara profesional melalui skema Swakelola Tipe III terbukti memberikan nilai tambah dalam upaya percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi, terutama di masa pandemi.
BACA JUGA: Forum Kemitraan Perkuat Tiga Hal Penting untuk Suku Anak Dalam
“Banyak Ormas di Indonesia memiliki rekam jejak puluhan tahun dalam berbagai bidang layanan dan pembangunan, itulah mengapa ormas memiliki keahlian yang kami butuhkan. Swakelola Tipe III memberikan kesempatan bagi para aktor pembangunan dalam mengakses sumber daya manusia (SDM) kompeten yang dimiliki Ormas, terutama dalam program-program yang menghasilkan inovasi-inovasi guna memberikan manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat,” kata Plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa.
Semangat pelibatan Ormas dalam pembangunan merupakan salah satu amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
BACA JUGA: PUPR Dorong Inovasi Teknologi untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Selain itu, Perpres turut membuka peluang pengadaan khusus di bidang penelitian.Hal ini dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat ekosistem pengetahuan di Indonesia.
“Kami merasakan bagaimana Swakelola Tipe III memungkinkan lembaga riset seperti SMERU dapat berperan makin aktif dalam agenda pembangunan nasional,” kata Direktur Operasional dan Keuangan SMERU Hesti Marsono.
BACA JUGA: Pemuda Katolik Pelopori Gerakan Sedekah Sampah Demi Bonum Commune
Menurut Hesti, skema ini sangat sejalan dengan visi dan misi kami untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti.
Melalui skema ini pula, dia melihat adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengetahuan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan.
“Setelah kami mulai dilibatkan dalam skema ini pada 2020 dengan menjadi mitra Kementerian Sosial untuk melaksanakan kajian pengembangan indeks kesejahteraan sosial, kami terus mempromosikan dan mengenalkan mekanisme ini ke beberapa pihak agar semakin banyak yang memanfaatkan skema ini,” kata Hesti.
Perwakilan SOLIDARITAS Emma Piper menambahkan hasil evaluasi terhadap skema ini membuktikan Ormas dapat bekerja secara profesional dalam menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan standar administrasi Pemerintah.
Pun demikian, Emma mengingatkan agar para pemangku kepentingan mengantisipasi potensi tantangan-tantangan.
“Sebab mekanisme ini masih baru, setidaknya ada beberapa tantangan yang menjadi temuan kami. Dari sisi Pemerintah, meyakinkan semua pihak bahwa skema ini layak digunakan bukanlah hal yang mudah,” ujar Emma yang terlibat dalam proses evaluasi skema tersebut.
Sementara dari sisi Ormas, kata Emma, masih ditemukan kesulitan dalam mencari peluang kerja sama karena minimnya jejaring dengan Pemerintah.
Oleh karena itu, perlu identifikasi lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan yang akan menjadi program Swakelola sekaligus memetakan Ormas dengan keahlian sesuai kebutuhan program.
Praktisi Pengadaan Barang dan Jasa Santi Nurhayati mengatakan belajar dari implementasi yang sudah dilakukan, kita perlu untuk membangun kesepahaman antarpihak guna mengikis keraguan untuk bekerja sama, misalnya melalui kegiatan knowledge atau experience sharing dalam bentuk forum untuk belajar bersama.
Selain itu, proses verifikasi rekam jejak Ormas yang akan dilibatkan juga menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Harapan kami, tentunya organisasi-organisasi yang memang selama ini penuh dedikasi menjalankan kerjanya di masyarakat. Itulah yang kemudian mampu menjadi mitra Pemerintah,” ujar Santi.
Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat diskursus publik mengenai kerja sama pemerintah dan Ormas dalam menggunakan Swakelola Tipe III untuk memperkuat ekosistem pengetahuan di Indonesia.
Pemahaman mengenai strategi dan manfaat mekanisme tersebut menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pertukaran pengetahuan antara pemerintah, Ormas, lembaga penelitian dan individu lainnya untuk mendukung proses pengambilan kebijakan berdasarkan bukti.
Pada akhirnya, mekanisme ini tidak hanya akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan kemampuan teknis, tetapi juga meningkatkan peran dan keberdayaan Ormas atau kelompok masyarakat dalam mewujudkan visi pembangunan nasional dan percepatan pemulihan ekonomi.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich