jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Birokrasi Varhan Abdul Aziz menyebut Kantor Staf Presiden (KSP) belakangan banyak terlibat dalam membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Di antaranya, permasalahan masyarakat terkait pertanahan.
BACA JUGA: Dahsyat! 9 Penyakit Bablas Dengan Kulit Kentang
Masyarakat bahkan cenderung mulai menjadikan KSP sebagai tumpuan penyelesaian masalah.
“Terakhir KSP merespons pengaduan warga Kampung Yobar, Kayakai, dan Spadem di Kabupaten Merauke, Papua. Yakni Ignasius Bole Gebze, Dahroin Seko Gebze, dan Yosep Maria Mahuze yang menuntut ganti rugi lahan 60 hektare terhadap Bandara Mopah Merauke," ujar Varhan dalam keterangannya, Senin (20/9).
BACA JUGA: 5 Ciri-ciri Berpacaran yang Tak Sehat, Bahaya!
Varhan menilai fakta tersebut menunjukkan adanya keyakinan masyarakat kepada Presiden Jokowi dibantu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan jajaran KSP lainnya.
"Masyarakat meyakini KSP akan bekerja secara profesional membantu menyelesaikan kasus pertanahan yang ada," ucap Varhan.
BACA JUGA: Siap-siap, Ada Operasi Patuh Jaya, 3 Hal ini Jadi Target Utama
Menurut Varhan, penyelesaian konflik agraria seperti yang terjadi di Merauke penting segera diselesaikan.
"Kami percaya KSP bisa mendorong penyelesaian kasus yang sudah bergulir sejak 2012 itu,” ucapnya.
Varhan lebih lanjut mengatakan kasus di Merauke hanya salah satu kasus yang terjadi di Indonesia.
Masih banyak sengketa lahan melibatkan masyarakat yang belum terurai.
“Berdasarkan catatan dari Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, ada 223 kasus yang diadukan ke KSP sejak 2015 hingga 2021. Ini membutuhkan tata kelola untuk penyelesaian tepat sasaran dan tepat guna di lapangan,” katanya.
Varhan optimistis di bawah nakhkoda Moeldoko, KSP dapat membantu penyelesaian kasus-kasus pertanahan dengan mengedepankan asas keadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Warga kampung Yobar, Kayakai, dan Spadem di Kabupaten Merauke, Papua sebelumnya mendatangi KSP.
Masing-masing Ignasius Bole Gebze, Dahroin Seko Gebze, dan Yosep Maria Mahuze.
Mereka diterima oleh Johanes Joko dari KSP.
Ketiganya datang menyampaikan permintaan agar KSP membantu penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah atas Bandara Mopah Merauke yang menurut ketiganya belum selesai sejak 2012 lalu.
"Kami, masyarakat adat Suku Marind Inbuti minta Kepala KSP Bapak Moeldoko membantu secara langsung penyelesaian kasus ini dan menyampaikan ke Pak Jokowi juga," pungkas Igasius.(gir/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang