Kubu Hamka Yamdhu Soroti KPK Tebang Pilih

JAKARTA- Politisi Partai Golkar, Hamka Yamdhu, terdakwa penerima suap berupa travellers cheque (TC) terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia membenarkan dakwaan JPU menerima dana sebesar Rp500 juta dalam bentuk TC Bank Internasional IndonesiaHanya saja, dalam pledoi pribadinya yang dibacakan di PN Tipikor, Selasa (11/5), Hamka Yamdhu menyatakan tidak sudi kalau anggota DPR RI periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Golkar dijerat dengan pasal suap atau gratifikasi terkait pemilihan DGS Bank Indonesia.

"Karena baik saya pribadi ataupun Ashar Muhklis, tidak pernah menyatakan bahwa TC BII itu untuk pemenangan Miranda Swaray Goeltom sebagai DGS Bank Indonesia," kata Hamka Yamdhu.

Hamka juga menyebutkan bahwa dirinya sudah mengembalikan dana sebesar Rp2 miliar kepada KPK

BACA JUGA: Anggodo Dipastikan Hadiri Sidang di PN Tipikor

Uang tersebut merupakan dana yang diterimanya pribadi senilai Rp500 juta dan titipan dari rekan-rekannya yang lain.

Ditambahkan, ada beberapa dakwaan JPU yang tidak benar, seperti pertemuan dirinya dengan Nunun Nurbaeti di Jalan Riau yang sebenarnya tidak pernah terjadi"Hal itulah yang dikatakan salah satu saksi dalam persidangan

BACA JUGA: Susno Tuding Tim Independen Tak Independen Lagi

Dan juga tidak pernah dikenalkan dengan Ary Malangjudo," tambahnya.

Sementara itu, pledoi dari Penasehat Hukum Hamka Yamdhu, mempertanyakan JPU yang tidak bisa membuktikan siapa pemberi TC BII kepada kleinnya"Kalau ada penerima tentunya ada yang memberi

BACA JUGA: Kapolri Diminta Bertanggung Jawab

Namun JPU tidak bisa membuktikan hal itu," kata Hidayat Surya, Kuasa Hukum Hamka
Yamdhu.

Hidayat menambahkan, seharusnya orang yang melakukan penyuapan atau pemberi suap harusnya juga diajukan ke persidanganKarena itu, beber dia, dalam menangani kasus ini jelas sekali Komisi Pemberantasan Korupsi tebang pilih"Ada tebang pilih atau unsur politis yang menjangkiti KPK," tegasnya.(oji/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Satgas Minta JAM Pidum Tagih Ditjen Pajak