jpnn.com - JAKARTA - Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Firman Wijaya menyatakan rekaman milik Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoedin, yang dijadikan "senjata" oleh Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan kliennya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, ilegal.
"ltu ilegal penyadapan dan rekaman itu sulit diterima secera hukum, tidak memiliki nilai hukum," tegas Firman, di Komplek Parlemen Jakarta, Jumat (4/12).
BACA JUGA: KBRI Roma Terbakar, Kemenlu Tak Berani Spekulasi
Menurut versi kubu 'Papa Novanto', dalam transkip yang diserahkan ke MKD, termasuk rekaman yang telah diperdengarkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tuduhan yang disampaikan Sudirman Said soal pencatutan dan permintaan saham juga tidak terbukti.
"Yang semalam diperdengarkan di MKD tidak ada yang menunjukan bahwa secara tegas Pak Setya Novanto mencatut nama presiden dan wakil presiden, meminta saham," ujarnya.
BACA JUGA: Kapolri: Kita Tidak Ikut
Karenanya, Firman menilai dokumen bukti yang diserahkan ke MKD menunjukkan ada yang bias secara pembuktian substansi, maupun orisinlitas rekaman yang juga bermasalah.
"MKD sudah menyatakan secara terbuka ini (rekaman) soft copy, karena soft copy itu tidak menjadi sebuah bukti apalagi kalau mengalami sebuah proses identifikasi. Hemat kami bukti ini tidak layak," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Menteri yang Ganteng Ini Sejak SMA Rajin Puasa Senin Kamis
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daripada Bakar Hutan, 500 Desa Diberi Modal Bertani dan Beternak
Redaktur : Tim Redaksi