Kubu Prabowo - Sandi Laporkan 17 Juta DPT Tidak Wajar ke KPU

Senin, 11 Maret 2019 – 16:34 WIB
Hashim Djojohadikusumo. Foto: M Fathra/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno melaporkan temuan daftar pemilih tetap atau DPT tidak wajar Pilpres 2019. Temuan dilaporkan ke KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (11/3).

"Kami sampaikan beberapa keprihatinan mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT. Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU," ujar Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo- Sandi, Hashim Djojohadikusumo di Kantor KPU.

BACA JUGA: Kiai Maruf Lebih Unggul karena Berpengalaman?

Hashim kemudian menyebut kejanggalan yang dimaksud. Yaitu, sekitar 17,5 juta nama di DPT masih belum tervalidasi dengan baik dan benar. Karena itu, pihaknya mendorong KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu segera memperbaikinya, agar menghasilkan pemilu yang jujur dan berkualitas.

"Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT. Semua masyarakat harus sama-sama mengawal agar ke depan tidak ada manipulasi data ganda," ucap pria yang yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut.

BACA JUGA: Sandi Biasa Saja Hadapi Debat Lawan Maruf Amin

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menyambangi Kemendagri. Pasalnya, berdasarkan laporan KPU, DPT ganda yang ditemukan BPN berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

(Baca juga: WNA Belanda dan Italia Masuk DPT Pemilu 2019)

BACA JUGA: Kiai Maruf: Dulu Orang Takut Sakit, Sekarang Ada KIS

"Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU dan menurut KPU data inilah yang diterima dari Dukcapil Kemendagri. Nanti kami cari waktu menemui kemendagri, untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," pungkas Riza. (gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Tegaskan Lagi Tidak Ada Kriminalisasi Ulama


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler