Kubu SBY Tolak Penundaan Pilpres

JAKARTA-Tim Kampanye SBY-Boediono meminta KPU transparan menjelaskan tentang kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) di pemilu presidenMereka menilai SBY juga dirugikan bila tidak semua warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar sebagai calon pemilih di pilpres

BACA JUGA: KPU Dideadline 1x24 Jam

"Semua capres menghendaki hal yang samaKita meminta KPU menjelaskan, apabila ada hal-hal yang dikeluhkan masyarakat diberikan buktinya," tutur Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono Hatta Rajasa di Jakarta, Minggu malam (5/7)

BACA JUGA: Dua Capres Bertemu, Prabowo Isyaratkan Penundaan Pilpres

"Kami meminta KPU merespon setiap permintaan masyarakatKami tidak ingin dirugikan, kalau ada yang tidak terdaftar kami juga dirugikan

BACA JUGA: Wiranto Tantang KPU Adu DPT

Tidak bisa satu capres mengklain suara yang tidak terdaftar itu pasti miliknya," tutur Hatta

Meski demikian, Hatta menolak menjelaskan tentang ada atau tidak kecurangan dalam penetapan daftar pemilih tetapDia menilai bukan kapasitasnya mengomentari tugas KPU"Kami meminta masyarakat yang mengeluh direspon," paparnya

Hatta sendiri tegas menolak bila penetapan DPT menjadi alasan penundaan pemiluItu terlalu sederhana untuk menunda gawe besar yang sudah dirancang matang sejak jauh-jauh hariItu juga bisa menciderai demokrasiRakyat yang menjadi tidak percaya dengan dunia politik, dan itu berarti kemunduran besar
 
Menurut dia, UU sudah menetapkan tahapan pemilu yang ketat, KPU sudah menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilu"Kita berpegang saja pada aturan yang ada," katanya

Hatta berkali-kali menandaskan, bahwa pemerintah sama sekali tidak mengintervensi KPUKeberadaan penyelenggara Pilpres ini betul-betul independenTidak ada yang mempengaruhiDan, menurutnya, KPU sedang dan sudah menjalankan tugas-tugasnya secara maksimalKalau masih ada yang belum puas, silakan langsung berkomunikasi dengan KPU

Tidak langsung merusak semua sistem yang sudah disepakati dan sudah diundangkan“Kami ini juga merindukan negeri ini berdemokrasi dengan jujur dan adil,” jelasnya

Sementara itu, Ketua DPP PD Anas Urbaningrum justru mempertanyakan, ada apa di balik wacana penundaan pilpres itu? Yang dilakukan oleh tokoh capres, dalam waktu kurang tiga hari pilpres? Penundaan itu jelas bertentangan dengan konstitusi, dan berpotensi menimbulkan krisis politik di negeri iniJika itu terjadi, betul-betul akan mengancam masa depan demokrasi.

"Kepentingan menunda pilpres sulit dibedakan dengan motivasi membuat pilpres tidak terselenggara tepat waktuItulah yang saya bilang, potensial menimbulkan krisis politik bahkan memburamkan masa depan bangsa," kata mantan Ketua Umum PB HMI ini

Soal isu perbaikan DPT, yang dijadikan alasan paling kuat untuk menunda pilpres itu, dianggapnya sebagai tugas KPUJajaran KPU juga sudah dan sedang terus melakukan upaya perbaikanUpaya KPU itu yang justru sebaiknya didukung oleh semua pasangan kontestan pilpres dan tim pemenangan masing-masing.

Anas mengakui, dalam iklim demokrasi, semua pihak bebas berpendapat dan berkepentinganTetapi harus ada tanggung jawab besar di balik kebebasan itu, sehingga membawa faedah bagi kepentingan pembangunan demokrasi yang sehat.

Apakah ini karena takut kalah? Atau ingin menang? Anas tidak mau implisit menjawabnyaDia menyebut, kepentingan menang dalam ajang pilpres itu sesuatu yang wajarTapi kepentingan itu harus berdasar logika dan kejernihan berpikir"Jangan sampai menyingkirkan hajat rakyat untuk mendapatkan manfaat dari kehadiran pemilu yang luber dan jurdil, serta aman, tertib dan damai," tutur Anas(noe)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Front Aktivitis 98 Desak Pilpres Ditunda