Kudeta Demokrat Demi Memuluskan Calon Tunggal 2024, Mamatahkan Anies-AHY, terkait Anak dan Menantu

Jumat, 05 Februari 2021 – 10:14 WIB
Dokumentasi - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bertemu putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Negara, Kamis (10/8/2017). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago punya analisis tajam terkait isu kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum Partai Demokrat.

Pangi menilai isu ini tidak sekadar untuk mendongkel kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan merebut kendali partai berlambang bintang mercy.

BACA JUGA: Organisasi Sayap Demokrat Juga Kecam Gerakan yang Berniat Mengudeta AHY

Menurut Pangi, salah satu irisan dari upaya merebut kepemimpinan di Demokrat secara paksa adalah Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

"Ini tidak hanya soal Demokrat, tetapi juga punya irisan dan korelasi dengan desain Pilpres," ucap Pangi kepada JPNN.com, Kamis malam (4/2).

BACA JUGA: 5 Fakta Pembunuhan Berencana terhadap AD oleh Seorang Guru Ngaji, Sadis

"Bagaimana Presiden Jokowi aman dan nanti anak dan mantunya enggak diganggu kalau presiden selanjutnya adalah orang beliau, bukan musuh politiknya," lanjutnya.

Bagi direktur eksekutif Voxpol Center, Research and Consulting ini, hal tersebut dipandangnya sebagai seni berkuasa.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Nama Munarman FPI Disebut, Abu Janda Singgung soal Hendropriyono, Menteri Tito Harus Dipanggil

"Ini mungkin bagian dari seni berkuasa, memastikan aman secara hukum dan politik setelah tidak menjabat lagi presiden," kata Pangi.

Lebih jauh dia mengatakan, desain besarnya bisa saja mengarah kepada upaya memuluskan calon tunggal di Pilpres mendatang.

"Bahkan nanti bukan tidak mungkin Pilpres 2024 calon tunggal, Prabowo-Puan. Tidak ada capres lain," kata pengamat yang beken disapa dengan panggilan Ipang ini.

Argumentasinya itu bukan tanpa dasar. Menurut Pangi, indikasinya sudah terlihat dari kasak-kusuk pembahasan revisi UU Pemilu. Salah satu isu krusialnya soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Sinyal itu sudah mulai dari upaya presidential threshold dinaikkan angka persentasenya. Termasuk ada 272 plt kepala daerah. Ini bukan tidak mungkin bisa mengarah ke sana, upaya pengondisian capres-cawapres tunggal 2024," tutur pria kelahiran Sijunjung, 20 Januari 1986 ini.

Publik menurutnya sudah bisa membayangkan bagaimana kondisinya di Pilpres 2024, ketika tidak ada koalisi lain yang bisa mengusung calon presiden. Sebab, yang akan tersisa sebagai oposisi hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Maka dengan mengambil alih atau mengakuisisi Partai Demokrat melalui kudeta tersebut, secara tak langsung mengamankan agenda kepentingan pilpres. Sehingga, nantinya tidak ada lagi kaolisi partai yang bisa mengajukan calon presiden.

Terlebih lagi rumor hadirnya pasangan AHY - Anies Baswedan bisa membahayakan bagi koalisi pemerintah.

"Simulasi capres-cawapres AHY - Anies bisa menjadi malapetaka bagi partai penguasa/Istana, agenda tersebut bisa terkubur apabila Partai Demokrat bisa diambil alih dari AHY," ucap Pangi.

"Secara tak langsung mengambil Partai Demokrat, maka Anies-AHY yang diusung PKS dan Partai Demokrat mengalami patahan di tengah jalan, agenda tersebut terkubur dan ruang geraknya mati," pungkasnya.(fat/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler