jpnn.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi mewarnai kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/2).
Kedatangan rombongan Komisi III DPR RI itu dimanfaatkan massa yang tergabung dalam Gerakan Corong Pemuda untuk menyampaikan aspirasinya.
Koordinator aksi, Ibrahim mengatakan, pihaknya menuntut Komisi III DPR RI agar mencopot Kepala Kanwilkum HAM DKI Jakarta Liberty Sitinjak dari jabatannya.
Gerakan Corong Pemuda menilai Liberty tidak becus dalam memberantas segala permasalahan yang terjadi di dalam rutan dan lapas di ibu kota. Khususnya kasus peredaran narkoba yang diduga melibatkan para narapidana.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Hasil Tes Urine Pelaku Penusukan Plt Kadis Parekraf DKI
"Yang paling fenomenal kasus napi Rutan Salemba yang memproduksi ekstasi di kamar VIP satu RS di Jakarta. Ini menunjukkan pengelolaan Rutan dan Lapas di wilayah DKI bobrok," kata Ibrahim dalam keterangannya, Senin.
Ibrahim menambahkan, harusnya dengan segala permasalahan tersebut, Liberty sebagai pimpinan berinisiatif untuk mundur dari jabatannya.
BACA JUGA: Dari Lapas Gunung Sindur, Bahar bin Smith Tulis Surat Khusus Buat Habib Rizieq, Terharu
"Harusnya sebagai pimpinan Liberty Sitinjak mundur dari jabatannya karena gagal. Kami minta Komisi III DPR RI mencopot Liberty dari jabatannya, ganti dengan orang yang lebih kompeten," ujar Ibrahim.
Diketahui, sejumlah kelompok pemuda dari GPPII, BGPI, F-PPJ, Mabes hingga yang terbaru Gerakan Corong Pemuda kompak meminta Liberty mundur dari jabatannya.
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa juga pun sebenarnya sempat meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera mencopot Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta tersebut.
"Saya kira dengan rentetan kasus yang terjadi tahun 2020 kemarin, Menkumham harus segera tindak dengan mengganti kepala Kanwilkumham DKI," kata Supriansa dalam keterangannya yang diterima, Jumat (22/1).
Politikus Partai Golkar tersebut meminta Menteri Yasonna jangan hanya menindak Kepala Lapas dan Kepala Rutan yang bermasalah. Namun, pimpinan di tingkat wilayah juga harus mendapat evaluasi. (cr1/jpnn)
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi