jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ternyata dianggap mumpuni dalam hal otonomi daerah. Kesan itulah yang muncul ketika partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu kedatangan tamu dari Partai Demokrat Thailand.
Delegasi Partai Demokrat Thailand yang dipimpin ketua dewan penasihatnya (chief adviser) Chuan Leekpai mendatangi kantor DPP PKB di kawasan Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Melalui penerjemah, Chuan menuturkan bahwa kedatangannya bersama delegasi Partai Demokrat Thailand ke DPP PKB untuk menggali pengetahuan baru sekaligus studi banding terkait proses desentralisasi.
BACA JUGA: Tak Mau APBD Terganggu, Pemerintah Tetap Ingin Pilkada Serentak Tahun Ini
“Kami juga menginginkan adanya tukar pendapat terkait proses berbangsa dan bernegara dalam kacamata parlemen dan Partai Kebangkitan Bangsa yang kita ketahui sebagai partai yang memiliki asas nasionalis religius,” ujar Chuan.
Saat berkunjung ke PKB, politikus yang pernah menjadi perdana menteri di negeri Gajah Putih itu didampingi sejumlah petinggi Partai Demokrat Thailand. Di antaranya Jurin Laksanawit (wakil ketua umum), Khunying Kalaya Sophonpanich, Kasit Piromya, Saraburi Provice, Kaniaya Rungvijitchai, Pimrapee Phanwichatikul dan Kachornbhat Chaiprapar.
BACA JUGA: Tambah Usia, Gerindra Komit Kawal Program Prorakyat Jokowi-JK
Lebih lanjut Leekpai mengatakan, partainya memang sudah berusia cukup tua dan masih eksis hingga kini. Bahkan, Partai Demokrat Thailand sudah empat kali ikut menumbangkan rezim otoriter di negeri kerajaan itu. Namun. hal itu tak mengurangi keinginan Leekpai dan koleganya untuk belajar dari PKB yang muncul pasca-reformasi di Indonesia pada 1998.
Leekpai menilai Indonesia memang termasuk berhasil dalam menerapkan otonomi meski butuh waktu. Sementara Thailand masih belum sepenuhnya menerapkan otonomi. “Kami telah berusaha melakukan perjuangan dalam menerapkan otonomi daerah namun hingga saat ini masih belum membuahkan hasil,” kata politikus yang pernah menjadi Duta Besar Thailand di Indonesia itu.
BACA JUGA: Jelang Kongres PAN, Hatta Ingatkan Kader dengan Lagu The Beatles
Leekpai menambahkan, Thailand masih menerapkan sistem sentralisasi. Karenanya, Partai Demokrat Thailand akan terus berjuang untuk memperkuat basis civil society, termasuk membentuk pemerintah daerah sebagai penyimbang dari pemerintah pusat.
“Dan Indonesia adalah pilihan kami sebagai tempat belajar dan bertukar pikiran terkait dengan otonomi daerah yang kami inginkan nantinya daerah akan memiliki peluang untuk mengelola sendiri. Terkait hal itu semua saya memohon kepada pihak PKB untuk berbagi pengalaman terkait kesuksesan dan kegagalan otonomi daerah dari sisi pertahanan dan fiskal,” pintanya.
Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PKB, Abdul Kadir Karding yang menerima delegasi Partai Demokrat Thailand mengatakan, Indonesia sebelum reformasi 1998 masih didominasi oleh kekuatan militer. Menurutnya, naiknya KH Abdurrahman Wahid yang juga pendiri PKB membuat otonomi daerah di Indonesia kian terbuka karena tokoh yang dikenal dengan sapaan Gus Dur itu mampu mengurangi dominasi militer.
“Kala itu Gus Dur berusaha memperbaiki bangsa ini dengan cara mengurangi kewenangan militer dan melakukan reformasi birokrasi secara bertahap,” kata Karding.
Menurutnya, meski otonomi membuat kabupaten/kota memiliki kewenangan lebih luas mengatur daerah sendriri, namun ada beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat. Di antaranya adalah bidang politik luar negeri, hankam, hukum dan peradilan, agama, moneter dan fiskal.
“Provinsi menjadi penyambung,sedangkan kabupaten bisa lebih kreatif, bisa maju dalam membangun daerahnya tanpa harus tergantung pada pusat,” kata Karding yang dalam kesempatan itu didampingi sejumlah fungsionaris PKB seperti Abdul Wahid Maktub (ketua), Siti Masrifah (anggota Fraksi PKB DPR), Ali Ansory (wakil sekjen) dan sejumlah pengurus wilayah.
Karding juga mengatakan bahwa penerapan otonomi daerah tetap menemui kendala. Salah satunya adalah korupsi di daerah dan kebiasaan birokrasi yang masih belum mau menjadi pelayan rakyat.
Namun, katanya, hal itu perlahan bisa diperbaiki dengan memilih kepala daerah yang memang memiliki kemampuan memadai melalui sistem pemilihan langsung dan perbaikan regulasi. ”Sekarang ini kita terus memperbaiki regulasi kewenangan pemerintah profinsi, kabupaten dan pusat terkait dengan kerja sama antar-kabupaten ataupun dengan negara lain. Kita sudah mulai mendorong otonomi ke tingkat desa agar kesejahteraan lebih bisa dirasakan sampai tingkat bawah,” katanya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ade Komarudin Pastikan Golkar Ikut Pilkada Serentak
Redaktur : Tim Redaksi