jpnn.com, JAYAPURA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengunjungi Kabupaten Jayapura, Papua untuk menindaklanjuti pelaksanaan GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) di wilayah Indonesia Timur pada Senin (19/10).
Pada kesempatan itu Surya Tjandra menghadiri kegiatan Musyawarah Pembangunan Suku Kemtuk dan Elseng yang juga merupakan Peringatan 7 Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura. hadir ketika itu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua John Wicklif Aufa dan jajaran, serta Bupati Jayapura Mathius Awoitauw.
BACA JUGA: Prof Jimly Asshiddiqie: Ini Peluang Emas Indonesia Untuk Menekan AS
Bupati Mathius Awoitauw sata itu melaporkan bahwa Pemkab dan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura sedang merencanakan masa depan dengan melakukan perubahan untuk kemajuan daerahnya dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).
Menurutnya, pemda dan masyarakat adat telah melakukan pemetaan wilayah adat di Kemtuk dan Elseng. Data itu akan terus pertajam dengan kerja sama dengan GTMA supaya ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.
BACA JUGA: Pak Jokowi Tersenyum Begitu Melihat Hasil Kerja Mantan Mentan di Bombana
Mathius Awoitauw juga menginformasikan kepada Wamen Surya bahwa mereka sedang merencanakan masa depan di atas tanah tersebut, sehingga hasil pemetaan ini nanti didaftarkan kepada negara.
"Bahwa pemilik tanah jelas di tanah ini, tanah ini bukan tidak ada orang, ada pemiliknya yang sanggup melakukan perubahan untuk kemajuan daerah ini," ucap Mathius Awoitauw.
BACA JUGA: Ini Bukti Pertanian Menjanjikan Bagi Kaum Milenial, Penghasilan Sebulan Rp 500 juta
Menanggapi hal itu, Surya Tjandra mengapresiasi terbentuknya GTMA. Inisiatif tersebut menurutnya akan mempermudah dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi dari berbagai cita-cita bagaimana masyarakat adat bisa dilindungi, sekaligus bisa mendukung pembangunan. Hak-haknya diterima dan ruang hidupnya diberikan.
"Tetapi pada saat yang sama juga perlu diberdayakan, salah satunya melalui GTRA supaya masyarakat Kabupaten Jayapura tidak tertinggal dari yang lain," ucap Surya Tjandra.
Surya mengatakan bahwa untuk menghadapi masalah yang terjadi pada masyarakat adat umumnya, dibutuhkan pendekatan kreatif untuk menyelesaikan bersama dengan lintas sektor yang terlibat.
Melalui GTRA, katanya, juga bisa dibicarakan soal pemberdayaan, bagaimana lintas sektor bisa membantu setelah sertifikat tanahnya diberikan.
"Hal lain adalah tata batas hutan dan bukan hutan, dan sebagainya.. Kita coba cari peluang karena saya melihat GTRA ini adalah sebuah kesempatan istimewa karena semua kekuatan bisa kita koordinasikan," kata Wamen Surya.
Dia menegaskan bahwa negara harus hadir, betul-betul datang ke masyarakat dan menyampaikan apa yang bisa diberikan pemerintah untuk membangun semua wilayah tanpa terkecuali.
Pemerintah menurutnya berkewajiban hadir menyapa masyarakat. Karena itu, selama beberapa hari di Papua dia akan belajar dari empat kabupaten yaitu Jayapura, Keerom, Boven Digoel dan Merauke.
"Kita sama-sama siapkan apa yang menjadi harapan pendiri bangsa ini, dan tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah pusat mendengarkan aspirasi semua masyarakat," ucap Surya.(*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam