jpnn.com, KUALA LUMPUR - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Kula Segaran di Shah Alam, Selangor, Malaysia, Selasa (6/8).
Kedua menteri tersebut membahas kerja sama pertukaran informasi kebijakan dan program, strategi menghadapi perubahan teknologi dan industri 4.0 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan serta peningkatan kapasitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan vokasi.
BACA JUGA: Penempatan Tenaga Kerja Berketerampilan Spesifik ke Jepang Bakal Dipercepat
BACA JUGA : Presiden Jokowi Merasa Malu
Dalam pertemuan tersebut, Menaker Hanif menyatakan pihaknya terus menggenjot pelatihan vokasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan SDM pada tahun 2019.
BACA JUGA: Hadapi Fleksibilitas Pasar Kerja, Menaker Ajak Masyarakat Ubah Paradigma
“Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill, dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi," ujar Menaker Hanif.
Menaker Hanif mengatakan keterampilan vokasi sangat diperlukan sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi free movement bagi pekerja terampil, professional dan talents di kedua negara pada khususnya, dan di kawasan ASEAN pada umumnya.
BACA JUGA: BLK Kemnaker Siap Dukung Pelaku Bisnis dan Investor di Indonesia melalui Pelatihan Vokasi
Kemnaker lanjut Hanif telah melakukan beberapa terobosan pelatihan vokasi dalam bentuk delivering hard and soft skills.
BACA JUGA : Kemarin Marah Sama Direksi PLN, Hari Ini Jokowi Ancam Pangdam dan Kapolda
Kedua bentuk pelatihan itu, diberikan secara masif tanpa memandang usia, latar belakang pendidikan untuk menjamin adanya triple skilling yakni skilling, upskilling, dan reskilling bagi sumber daya manusia Indonesia; maupun pemagangan serta sertifikasi uji kompetensi.
“Massifikasi pelatihan di BLK melalui program triple skilling, yaitu Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill dan re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru, “ ujarnya.
Hanif menegaskan untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, dan meningkat menjadi 75 BLK di tahun 2018. “Tahun 2019 kembali melonjak menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren, “ katanya.
Dalam pertemuan di Shah Alam itu, Hanif Dhakiri didampingi oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto; Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono; Staf Khusus Nurhuda; Ketua BNSP Kunjung Masehat; Karo Kerja sama Luar Negeri, Indah Anggoro Putri dan Antonius J. Supit, Tajuddin, Mafirion, Sugeng Bahagijo, Kun Wardhana (Anggota Komite Pelatihan Vokasi Nasional).
Sedangkan delegasi Malaysia hadir Datuk Khir Razman (Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia); Tuan Haji Zaihan (Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran; Encik Mat Setia (Jabatan Tenaga Manusia) dan Wakil dari Bahagian Dasar dan Bahagian Antar Bangsa.
Sedangkan Anton J. Supit mengatakan lembaga pendidikan bertugas mencetak orang/lulusan pencari kerja serta mendukung tugas pokok Kemnaker adalah skilling, upskilling dan reskilling.
“Pelatihan vokasi adalah tanggung jawab semua pihak. Jangan semua seakan-akan, kalau orang yang tidak dapat pekerjaan, menyalahkan Kemnaker, itu tidak benar. Kita semua harus mendukung pekerjaan Kemnaker itu untuk skilling, upskilling dan reskilling, “ kata Anton.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemnaker Terima Hibah Tanah BLK dari Pemkab Banyuwangi
Redaktur & Reporter : Natalia