jpnn.com, BANJARMASIN - Komisi III DPR menggelar kunjungan kerja (kunker) reses ke Kalimantan Selatan, Senin (12/10).
Rombongan antara lain terdiri dari Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa, Pangeran Khairul Saleh, dan anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy.
BACA JUGA: Ketua Komisi III Minta Polri tidak Pakai Kekerasan Tangani Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja
Habib Aboe menjelaskan berbagai masukan masyarakat dan kasus yang sedang menjadi perhatian publik juga didiskusikan dalam kunker ke mitra kerja Komisi III DPR seperti Polda, Kejati, serta Kanwil Kemenkum dan HAM di Kalsel tersebut.
Misalnya, Komisi III DPR memonitor penegakan hukum atas pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti kurang lebih 300 kilogram sabu-sabu beberapa waktu lalu oleh Polda Kalsel.
BACA JUGA: Saran Komisi III untuk Polri Agar tak Rontok di Pengadilan dalam Kasus Dangdutan Tegal
"Kami mengapresasi pengungkapan itu, dan kami memonitoring proses penegakan hukumnya," ungkap Habib Aboe kepada wartawan, Senin (12/10).
"Ini adalah bagian dari pengawasan untuk memastikan proses penegakan hukum telah dilakukan dengan baik," imbuh legislator dapil I Kalsel itu.
BACA JUGA: Komisi III DPR: Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung Harus Segera Diusut
Ia menambahkan komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan itu juga mendalami adanya dua narapidana wanita di salah satu lapas di Kalsel yang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang terkait kasus narkotika.
"BNN sudah menyita aset mereka sampai dengan jumlah Rp 5,2 miliar," ungkap Aboe.
Sekretaris jenderal (sekjen) PKS itu menambahkan Komisi III DPR menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
"Kenapa hal ini bisa terjadi, bagimana pengamanan dalam lapas? Apakah mereka juga bisa membawa alat komunikasi, sehingga bisa leluasa mengontrol perdagangan narkoba?" ujar Aboe.
Lebih lanjut Aboe menegaskan kunker ini merupakan bagian dari kerja pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR.
Pihaknya melakukan pengawasan implementasi kerja lapangan dari mitra kerja Komisi III.
"Kami juga melihat bagaimana eksekusi program yang telah disusun dalam rencana kerja kementerian dan lembaga. Selain itu juga banyak membahas kendala yang dialami oleh mitra kerja di lapangan. Hal itu menjadi catatan kami untuk perbaikan ke depan," katanya.
Tidak hanya soal kasus, Komisi III DPR juga mengapresiasi kinerja mitra kerja yang bagus. Misalnya, ia mencontohkan, Kejati Kalsel kemarin sudah meraih wilayah bebas korupsi (WBK) dan, sekarang sedang menuju proses ke wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
"Kemarin hasil penilaian internalnya sangat bagus, karena itu juga perlu kami apresiasi hal itu," katanya.
Sisi lain, politikus kelahiran Tanah Abang, Jakarta Pusat ini juga menyatakan Komisi III DPR ingin memastikan pelayanan untuk masyarakat berlangsung dengan baik.
"Kami evaluasi bagaimana pelayanan penerbitan paspor di Kalsel. Alhamdulillah,, sekarang ada ULP di Rantau, ini mendekatkan layanan untuk para warga masyarakat di Banua Enam. Kami juga memberikan dukungan untuk kegiatan pelayanan seperti ini," pungkasnya. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy