jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid mengungkapkan sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan jumlah kuota haji untuk jemaah Indonesia dan negara lainnya.
Padahal biasanya sebelum pandemi menerjang, kuota haji setiap negara sudah diinformasikan oleh Arab Saudi. Termasuk soal biaya haji.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: THR PNS TNI-Polri Tidak Penuh, Hakim Gusar, KKB Teroris
Dengan informasi tersebut lanjutnya, pemerintah langsung menentukan kira-kira jemaah harus menambah selisih dari setoran haji. Kemudian persiapan administrasi, akomodasi, catering, penginapan, dan lainnya.
"Nah, sekarang sudah masuk 20 Ramadan, kabar dari Kemenag belum kami terima," kata Zainut di Jakarta, Minggu (2/5).
BACA JUGA: Menag Minta Kuota Haji 2021 Ditambah, Begini Jawaban Arab Saudi
Saat ini Kemenag terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi soal berbagai kemungkinan pelaksanaan haji tahun ini. Apakah akan ada pemberangkatan haji atau tidak.
"Saya bahkan sudah membahas dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, jawabannya masih menunggu keputusan resmi Kerajaan Arab Saudi," ucapnya.
BACA JUGA: Wamen Agama Paparkan Penyebab Rencana Kenaikan Ongkos Haji 2021
Atas kondisi tersebut, Zainut mengimbau umat Islam yang sudah mendaftar haji untuk menata hati terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
Jika jemaah Indonesia batal berangkat tahun ini, kata Zainut, semata-mata itu karena kondisi pandemi Covid-19 yang belum membaik. Apalagi kasus India ikut memengaruhi pengambilan keputusan Arab Saudi.
Dia juga meminta masyarakat agar tidak mengaitkan kemungkinan batalnya pemberangkatan haji tahun ini dengan masalah lainnya. Seperti soal vaksin Sinovac, adanya utang akomodasi pemerintah Indonesia ke Arab Saudi, dan masalah peradilan seseorang.
"Itu semua hoaks, kalaupun nanti ada pembatalan pemberangkatan karena soal kasus Covid-19 dan itu berlaku untuk semua negara," tegasnya.
Zainut meminta masyarakat tidak percaya berita hoaks apalagi sampai menyebarkan informasi yang meresahkan umat.
Dia menambahkan sejumlah rekomendasi Komisi VIII DPR RI terkait persiapan hajj sudah dilakukan Kemenag. Salah satunya tentang koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad