JAKARTA--Capres nomor urut 3 Jusuf Kalla (JK) mengakui pentingnya keberadaan kelompok penyelengggara haji plusHanya saja, kuota untuk penyelenggara haji plus perlu dibatasi demi rasa keadilan masyarakat.
Hal ini ditegaskan JK saat berdialog dengan 1000 lebih Komunitas Penyelenggara Haji Plus dan Umrah, di Hotel Sahid Jakarta, Jumat malam, (26/6)
BACA JUGA: DPR Investigasi Ledakan Tambang di Sawahlunto
"Kalau tidak dibatasi, tentu melanggar ketentuan agama jugaBACA JUGA: Liburan, Puluhan Ribu Warga RI ke Australia
Menurut JK, kuota yang diberikan kepada penyelenggara haji plus sudah dihitung dengan baik oleh pemerintah"Tapi jangan juga terlalu banyak sampai mau melebihi haji reguler
BACA JUGA: Kecewa Pelayanan, Minta Ganti Rugi Ombudsmen
Kasihan masyarakat yang harus antri lima tahunan untuk naik hajiJangan karena punya uang banyak, lalu bisa menentukan mau naik haji kapan sajaItulah keadilan yang harus disama ratakanYah, minimal antri jugalah misalnya dua tahun," ulang JK, yang hadir didampingi istrinya HjMufidah Jusuf Kalla dan istri Wiranto, HjUga Wiranto.JK mengingatkan, kelompok penyelenggara haji harus bisa menjaga layananPasalnya, bisnis penyelenggaraan haji jika dilaksanakan asal-asalan bisa memberikan dua kerugian sekaligus"Bisa rugi dunia dan akhiratMakanya, perbaiki agar mendapat untung dua kaliUntung dunia akhirat," kata JK.
Pemerintah sebagai regulator yang bertanggungjawab atas pelaksanaan haji bererima kasih kepada kelompok penyelenggara hajiApalagi, bisa mengadirkan pelayanan plus yang membuat kelompok tertentu bisa melaksanakan haji dengan nyaman"Sekiranya tidak ada ONH plus, bisa jadi banyak elit tidak naik hajiTidak ada artis naik haji, bahkan pejabat bisa saja berpikir naik haji karena menolak berdesak-desakanMakanya, saya berterima kasih pada pendiri Tiga Utama, Ande Latief selaku pelopor ONH Plus," kenang JK.
Fuad Hasan Masud, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Ampuri) mengakui pelaksana ibadah haji masih banyak mengalami kendalaUtamanya, penggunaan paspor hijau yang kerap mendapat masalah"Kami sudah pernah menyurat ke presiden, menteri agama namun tidak mendapat respon," keluhnya.
Menanggapi hal ini, wapres Jusuf Kalla berjanji akan mengkajinya lebih jauh"Andai saya bisa bertanda tangan Keppres tentu lebih bisa di atasiMau lebih cepat atau lebih lambat maka terserahlahIni akan dikomunikasikan dengan Menteri Agama bagaimana yang baiknya," tandas JK(ysd/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Obat Stroke di Hutan Sumatera
Redaktur : Tim Redaksi