jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Khusus Honorer (BKH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau Eko Wibowo mengapresiasi pansel ASN PPPK 2022.
Panitia seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), baik pusat maupun daerah telah bekerja maksimal untuk menyukseskan ASN PPPK 2022 walaupun ada kekurangan di sana-sini.
BACA JUGA: Hindari PHK Massal, Edwar Samsi Minta Tenaga Honorer Diusulkan menjadi PPPK
Tentunya ujar Ekowi, sapaan akrabnya, ini jadi bahan evaluasi perekrutan PPPK 2023. Ini mempertimbangkan bagi guru honorer tua, tetapi tidak ada penempatan sekolah induknya.
Misalnya, masalah nilai tes, padahal penilaian observasi seharusnya didahulukan guru honorer tua.
BACA JUGA: Banyak Honorer Terlanjur Diberhentikan, MenPAN-RB Harus Terbitkan Surat Pembatalan
"Kami memohon kepada Kemendikbudristek untuk membuka segera seleksi ASN PPPK 2023 pada Juli 2023 dan memprioritaskan yang sudah ikut tes, lulus, tetapi tidak ada penempatan di sekolah induknya," terang Ekowi kepada JPNN.com, Kamis (27/4).
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyiapkan kuota PPPK guru 2023 lebih dari 600 ribu. Oleh karena itu, BKH PGRI Riau mendesak pemerintah agar mengangkat semua guru honorer, baik yang tidak bisa resume PPPK 2022 maupun sudah, tetapi tidak dapat penempatan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kabar PHK Massal Honorer Berembus, MenPAN-RB Siapkan Formulasi, Catat!
Menurut Ekowi, sudah selayaknya mereka diprioritaskan pada formasi PPPK 2023.
Selain itu, dia meminta agar PPPK guru 2023 tidak lagi ditempatkan di luar daerah. Sebab, tidak semua guru bisa menangani anak berkebutuhan khusus.
Anak berkebutuhan khusus, ujarnya, perlu terapi setiap hari, sedangkan untuk berobat harus ke kota.
"Kami memohon kemendikbudristek menempatkan kembali guru induk ke sekolah asalnya, karena mereka sudah puluhan tahun mengajar di sekolah induk," ucap wakil ketua PGRI Riau ini.
Dia mengungkapkan ada guru yang sudah 54 tahun tidak lulus. Guru muda malah lulus dan ini terasa kurang adil. Seharusnya guru honorer tua didahulukan.
Ekowi mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan NiP PPPK 2022 setelah tahapan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) selesai sesuai jadwalnya.sehingga penyelesaikan lebih cepat dan dilanjutkan rekrutmen PPPK 2023.
BKH PGRI mendukung Pemprov Riau, Kadisdik, dan BKD yang bekerja maksimal membantu pemerintah pusat dalam rekrutmen PPPK 2022.
"Kami siap mengawal penetapan NIP PPPK dan SK PPPK 2022 sampai tuntas," ucapnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad