KUPANG -- Walikota Kupang, Daniel Adoe, mengaku sangat malu dengan anjloknya persentase kelulusan UN SMP di wilayah kerjanyaBila tahun lalu persentase kelulusan mencapai 60 persen, tahun ini cuman 40 persen
BACA JUGA: LOMBOK: 48 Siswa Dapat Nilai 10
Dengan kata lain, mengalami penurunan drastis yakni 20 persenBACA JUGA: MIMIKA: Satu Sekolah Tak Lulus 100 Persen
Kepala Sekolah akan dicopot bila prestasi sekolah tetap buruk.Sementara, bagi sekolah-sekolah yang seluruh siswanya tak lulus alias tingkat kelulusannya nol persen, maka sekolah itu bakal ditutup. "Jika tiga tahun berturut-turut persentasenya nol persen, kita tutup sekolahnya
BACA JUGA: Kemungkinan Gubernur Kepri Dicopot Pekan Depan
Kalau begini terus, kasihan masyarakatMasak sekolah di sekolah yang nol persen terusMasyarakat dirugikan," ungkap Walikota Kupang, Daniel Adoe, ketika dikonfirmasi Timor Express, (gurp JPNN) Jumat (7/5) kemarin di kediamannya.Apakah pencopotan kepala sekolah merupakan solusi, karena tidak selamanya kesalahan itu ditimpakan kepada kepala sekolah, Daniel Adoe menegaskan, "Itu (pencopotan) juga salah satu solusiKita sangat malu dengan buruknya persentase iniMasak turun dua puluh persen dari tahun laluSMA justru lebih baik dari SMP."
Dia mengaku sudah menugaskan Wakil Walikota Daniel Hurek bersama Kadis PPO, Max Halundaka untuk menggelar pertemuan dengan sejumlah unsurPertemuan yang dilangsungkan kemarin di kantor walikota, ikut pula menghadirkan unsur-unsur terkait"Pak Wakil (Wawali) dan Kadis PPO sementara bahas apa alasannya sampai buruk begitu,"ujarnya
Sejauh ini, akunya, ada dua sekolah yang persentase kelulusannya nol persenDan, kedua sekolah itu sementara dievaluasiIa tak merincikan sekolah mana saja itu, namun yang pasti, ada dua SMP yang mutunya sangat burukTak hanya ditutup, melainkan ijin operasional sekolah itu pun dicabut agar tidak beroperasi lagiDan, yang disesalkan adalah, sekolah itu adalah sekolah swasta yang dikelola oleh yayasanPadahal, sejauh ini yayasan pengelola pendidikan sudah dibantu dengan anggaran dari pemerintahBegitu pula Pemkot sudah mendistribusikan guru negeri ke sekolah-sekolah swasta, dengan pertimbangan, agar siswa jangan dibebankan lagi soal biayaNamun yang terjadi justru sebaliknya"Makanya kita sementara evaluasi," ujar Daniel.
Sementara, bagi sekolah yang persentase kelulusannya 100 persen, ada rencana kepala sekolahnya berangkat ke luar daerah untuk study banding"Ini bonus bagi mereka supaya mereka lebih giat lagi mengelola pendidikan," ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas PPO, Maxwell Halundaka menjelaskan, "Bagi sekolah yang tiga tahun kelulusannya nol persen akan dievaluasi, kemungkinan ditutupKami baru saja duduk bersama untuk membicarakan hal ini," ungkapnya.
Ada sejumlah poin yang disepakati kemarin, yakni Pemkot tak mau membuang-buang waktu dalam pelaksanaan ujian ulang, yang direncanakan berlangsung 17 Mei nantiSiswa yang tak lulus akan dipersiapkan dengan pembelajaran kembali (remedial), maupun les tambahan di sekolah, sehingga bisa mendongkrak mutu ke depan
Anjloknya angka kelulusan tingkat SMP di NTT tahun 2010 dimana angka kelulusan hanya 60,13 persen atau turun 10,12 persen dari tahun 2009 yang mencapai 70,25 persen membuat Komisi D DPRD NTT buka suara.
Jumat (7/5) kemarin, Ketua Komisi D DPRD NTT, Hendrik Rawambaku dan Sekretaris Jimmy Sianto menemui Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk membahas fakta yang terjadi"Kita sudah sepakat dengan Gubernur untuk dilakukan pembenahanDan, pembenahan dilakukan mulai sekarang kalau tidak mau tahun depan hasilnya sama dengan tahun ini," kata Hendrik di ruang kerjanya siang kemarin
DPRD mengingatkan pemprov lebih serius mengurus pendidikan di NTT dengan memperhatikan beberapa variabel seperti kebijakan, manajemen, guru dan peserta didikDikatakan, variabel inilah yang menjadi penentu mutu pendidikanKepada wartawan Hendrik menjelaskan, era otonomi daerah saat ini membawa ekses di daerah jadin kacau"Para kepala dinas dan kepala sekolah berbuat sesuka hati tidak lagi konsisten dengan tugas, lebih banyak urus dana BOSKarena mereka diangkat oleh bupati maka mereka lebih sibuk urus bupati daripada urus sekolahIni yang membuat pendidikan kita seperti saat ini," tandas Hendrik.
Salah satu penyebab, menurut Hendrik, adalah lemahnya supervisi, sehingga baik pemerintah dalam hal ini instansi teknis terkait termasuk pihak sekolah asal-asalan saja dalam me-manage pendidikan di sebuah daerahOleh karena itu, Hendrik meminta pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk harus melakukan supervisi.
Selain itu, kata Hendrik, manajemen pendidikan menjadi salah satu kendala untuk meraih prestasiOleh karena itu, dia menghimbau gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan tugas supervisiDengan demikian, dapat memacu kinerja para tenaga pendidik di daerah untuk serius mengurusi pendidikan.
Variabel yang sangat penting dalam pendidikan adalah guruMenurut Hendrik, guru harus menjalankan profesinya dengan penuh tanggungjawab dan harus punya komitmen dan kesadaran yang tinggi"Banyak guru yang tidak merasa terpanggil dalam melaksanakan tugasPadahal, sebagai guru dituntut punya komitmen dalam mendidik siswaIni kenyataan bahwa guru-guru kita umumnya tidak punya komitmenContohnya saja, sekolah-sekolah swasta kelulusannya lebih bagus dari sekolah negeriKenapa? Karena guru-gurunya punya komitmen dengan tugas dan tanggungjawab," ungkap Hendrik kemarin.
Salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap angka kelulusan dan mutu pendidikan adalah peserta didikMenurut Hendrik, seiring dengan perkembangan teknologi, maka anak-anak sudah dimanjakan dengan berbagai kemudahan yang akhirnya membentuk watak anak menjadi malas berpikir dan bahkan malas belajarAnak-anak lebih banyak main game, handphone dan peralatan canggih lainnya
"Menghitung saja harus pakai alat bantu kalkulatorHal-hal sederhana ini turut membentuk watak siswa, sehingga perlu ada perhatian lebih dari sekolah dan pemerintah," tambah Ketua Fraksi Golkar ini(boy/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HIV/AIDS Rambah Pelajar Medan
Redaktur : Soetomo Samsu