KUR, Enak Didengar Sulit Didapat

JAKARTA - Kalangan pengusaha kecil dan menengah di Jakarta pesimis program kucuran kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak Rp100 triliun dalam waktu 4 tahun mendatang bisa memperbaiki daya saing produk Indonesia di pasar bebas"Sama fenomenanya dengan masa lalu, kredit usaha rakyat itu akan lebih banyak diserap oleh kalangan pengusaha besar karena merekalah yang sanggup memenuhi semua persyaratan kredit yang di tetapkan dunia perbankan," kata Ketua Asosiasi Pedagang Sayur dan Buah, Nadiran, dalam acara Temu Wicara dengan DPP Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (28/7).

Paling tinggi, lanjut Nadiran, kredit KUR itu hanya sampai ke tangan pengusaha kecil dan menengah sebesar 10 persen

BACA JUGA: Daerah Diminta Perbaiki Iklim Investasi

Sisanya, sebesar 90 persen dengan berbagai cara dan alasan dunia perbankan pasti akan mengucurkannya ke pengusaha besar yang berdomisli di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Kepala PD Pasar Jaya Kramat Jati, Joko SetiyantoMenurut dia, hingga saat ini belum satupun diantara bank-bank pemerintah yang berkomitmen untuk membiayai pembangunan pasar-pasar tradisional di Indonesia.

"KUR itu hanya enak di dengar tapi terlalu sulit untuk didapat

BACA JUGA: Hatta: Pemadaman Bisa Saja Terjadi

Berbeda halnya dengan kondisi yang terjadi di China dimana penguasanya secara tegas menunjuk sejumlah bank pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan pasar tradisional dan mengucurkan kredit bagi pengusaha kecil dan menengahnya secara khusus," kata Joko Setiyanto.

Lebih jauh, Joko Setiyanto juga mengkritisi para pembantu Presiden SBY di bidang ekonomi"Berkali-kali SBY ngomong jangan ganggu pasar tradisional

BACA JUGA: Sembilan Juta Tabung Elpiji 3 Kg Ditarik

Kenyataannya, siang dan malam pasar-pasar tradisional terus terancam pasar modern sementara proteksi pemerintah hanya ada di bibir saja."

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Chris Kanter menjelaskan bahwa kondisi yang sangat tidak menguntungkan pengusaha kecil dan menengah itu sudah lama berlangsungBahkan kondisi terkini lebih mencemaskan karena Indonesia masuk dalam kawasan perdagangan bebas antara China dan ASEAN (free trade area/FTA) sementara proses pelemahan daya saing usaha Indonesia berlangsung secara sistematis.

"Kita diminta bersaing menghadapi perdagangan bebas antara China dan ASEANSementara kebijakan pemerintah secara sistematis justru memperlemah daya saing dalam negeri," tegas kandidat Ketum Kadin Chris Kanter.

Dikatakannya, Kadin sudah dari awal memprotes berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan dunia usaha Indonesia seperti rumitnya aturan bagi pengusaha kecil dan menengah dalam mendapatkan fasilitas kredit perbankan"Pada banyak kesempatan kita sudah menyuarakan agar mekanisme kredit bagi pengusaha kecil dan menengah disusun secara berkeadilan," tegasnya.

Utamanya Bank Indonesia (BI) yang terlalu kaku dalam mengahadapi pengusaha kecil dan menengah namun teramat ramah pada pengusahaa besar"BI harus lebih rileks dengan aturannya dan jangan terlalu patuh terhadap kemauan asing," tegasnya.

Sungguhpun demikian, Chris tetap berharap agar para pengusaha kecil dan menengah tidak terlalu berharap banyak pada pemerintah"Jangan harapkan menteri sanggup menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi dunia usaha kecil dan menengah saat iniHarus kita yang mencarikan jalan keluarnya secara mandiri," harap Chris Kanter.

Selain dihadiri sekitar 45 pengusaha buah dan sayur se Jabodetabek, temu wicara yang berlangsung sekitar 3 jam itu juga dihadiri oleh Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Nasional (Forkan) Frangki Sibarani dan Putri K Wardhani dari Persatuan Perusahaan Ksmetik Indonesia (perkosmi)(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Setengah Tahun, Investasi Masuk Rp 92,9 Triliun