jpnn.com - JAKARTA - Debat calon presiden (capres) sesi pertama, telah berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam. Salah satu yang paling banyak mengundang tanggapan adalah saat calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla (JK) memberi Prabowo Subianto pertanyaan seputar Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana, Prabowo tidak siap mengikuti debat capres. Hal itu terlihat dari jawaban Prabowo yang sering tidak sesuai pertanyaan.
BACA JUGA: Cari Masukan, Menteri Agama Datangi KPK
"Jawaban Prabowo melebar. Terlihat Prabowo tidak fokus dan emosional," ujar Ari Dwipayana, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (10/6).
Pertanyaan JK, seputar HAM dianggap Ari bukanlah hal yang memojokkan. Tensi tinggi yang ditunjukkan Prabowo, kata dia, lebih banyak disebabkan karena mantan Danjen Kopassus itu tidak siap dengan pertanyaan soal HAM.
BACA JUGA: Ini Kata SBY soal Kisruh Pemecatan Prabowo
Jawaban Prabowo, ungkap Ari, justru akan menimbulkan rasa penasaran masyarakat untuk mengungkit kembali persoalan HAM masa lalu. Rasa penasaran itu harus digali dengan menghidupkan kembali komisi rekonsiliasi dan kebenaran. Model lain yang bisa digunakan adalah peradilan HAM.
Ari juga memuji tanggapan Jokowi yang menyebut Prabowo terlalu bersemangat sehingga banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Hal ini, kata Ari, membuktikan Prabowo tidak punya kemampuan menyimak pertanyaan.
BACA JUGA: Elektabilitas Prabowo Naik Pesat, Jokowi Masih di Atas
Pada debat capres tersebut, pasangan Prabowo-Hatta juga diberi kesempatan untuk bertanya ke Jokowi-JK. Pertanyaan tersebut, dinilai Ari, sangat gampang untuk dijawab.
"Pertanyaan Prabowo-Hatta kurang tajam. Ada dua pertanyaan dalam waktu pendek sehingga kurang menohok," terangnya.
Ari juga menilai performa Prabowo-Hatta dalam debat capres itu kurang dari sisi substansi. Hal itu terlihat ketika Prabowo-JK ditanya moderator soal koalisi.
"Publik sudah bisa menilai karena mengikuti proses pembentukan koalisi tenda besar. Koalisi diwarnai dengan power sharing," ungkapnya. (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politik Anggaran versi Jokowi Bisa Picu Disintegrasi
Redaktur : Tim Redaksi