jpnn.com, IRBIL - Iran menutup perbatasannya dengan Irak kemarin, Senin (25/9). Itu terkait dengan referendum kemerdekaan yang digelar di etnis Kurdi yang tinggal di Irak.
Dalam keterangannya, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa gagasan untuk menutup perbatasan itu datang dari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Irak Haider Al Abadi.
BACA JUGA: Ingat Mas Nusron, BNP2TKI Tak Berwenang soal Moratorium TKI
”Teheran menghormati integritas wilayah Irak dan proses demokrasi yang berlangsung di sana,” kata Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghasemi.
Etnis Kurdi tidak hanya berada di Irak, tetapi juga tersebar di Iran, Turki, dan Syria. Namun, hanya di Irak mereka mendapat wilayah otonomi khusus berupa tiga provinsi.
BACA JUGA: Korut: Perang Tak Bisa Dihindarkan
Total, ada 8,4 juta penduduk dewasa yang memberikan suara mereka kemarin. Mereka harus memilih ya atau tidak pada satu-satunya opsi yang tercantum dalam balot referendum kemerdekaan tersebut.
Jika kubu "ya" menang, potensi lahirnya negara Kurdi yang terpisah dari Irak meningkat. Kendati demikian, referendum tersebut tidak akan punya kekuatan hukum.
BACA JUGA: Basis ISIS Tinggal Dua, Bakal Dibombardir Habis
Sejak berabad-abad lampau, etnis Kurdi berusaha mendirikan negara sendiri. Tetapi, etnis Kurdi terus-menerus direpresi pemerintah negara tempat mereka berdiam.
Namun, perang yang melanda Timur Tengah menguatkan posisi Kurdi. Apalagi, mereka aktif membantu perang melawan kelompok militan Islam atau ISIS di Irak dan Syria.
”Voting referendum ini bisa berdampak luas bagi seluruh masyarakat Irak, terutama kaum Kurdi sendiri,” kata Ghasemi.
Namun, sebenarnya alasan terkuat Iran menutup perbatasannya dengan Irak adalah khawatir jika kaum Kurdi di negaranya terinspirasi dan menuntut untuk ikut melangsungkan referendum.
Sebelum menutup perbatasannya dengan Irak, Iran menutup zona udaranya. Kebijakan yang sama diterapkan Turki.
Sejak Minggu (24/9), Turki menutup zona udaranya untuk seluruh penerbangan ke dan dari Irak. Dua negara tetangga Irak itu berusaha meminimalkan dampak yang mungkin timbul dari referendum Kurdi.
Sejak mendengar rencana Iraqi Kurdish Regional Government (KRG) menghelat referendum kemerdekaan, Amerika Serikat (AS) aktif membujuk otoritas tersebut untuk mengurungkan rencana mereka.
Washington khawatir referendum itu akan menyulut pertikaian antara pemerintah Irak di Baghdad dan Irbil. Selama ini KRG menjalankan otoritasnya dari Kota Irbil.
Jika Baghdad dan Irbil sampai berkonflik, AS khawatir perang antiteror yang sudah berhasil membungkam ISIS di Irak bakal berantakan.
Selain itu, AS dan Irak khawatir jika kubu yes menang, KRG akan menguasai cadangan minyak bumi Irak yang terletak di wilayah Kurdi tersebut. (AP/Reuters/theindependent/hep/c7/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gendeng, Wanita Penyuka Joging Ini Menjijikkan Banget
Redaktur & Reporter : Adil