jpnn.com - JAKARTA - Rencana presiden terpilih Joko Widodo membentuk kementerian kependudukan mendapaat respon positif dari penguasa daerah.
Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan, selama ini telah terjadi kesimpangsiuran, bahkan kesalahan strategi dan perencanaan akibat penanganan dan pengelolaan masalah kependudukan yang terabaikan.
BACA JUGA: Prabowo Beri Sinyal Bakal Pecat Suami Yenny Wahid
Tanpa penanganan masalah kependudukan yang baik, strategi, proyeksi dan perencanaan kependudukan di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, Pemilu dan lain-lain akan tidak tepat sasaran.
Ayub mengatakan, kementerian kependudukan kelak harus menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kesalahan perencanaan dan strategi pembangunan selama ini akibat data dan pemetaan kependudukan yang keliru dan tidak diurus dengan baik.
BACA JUGA: Kejagung Ditantang Tangkap Semua Operator Telekomunikasi
"Kalau data dan pemetaan kependudukan tidak tepat, strategi , perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan juga akan meleset dan tidak tepat sasaran. Jika itu yang terjadi, akan menghambur-hamburkan uang negara," kata Ayub ketika dihubungi, Minggu (28/9).
Dia menambahkan, daerah menyambut positif rencana tersebut karena akan menjadi momentum bagi perbaikan di daerah dalam hal strategi dan proyeksi perencanaan kependudukan yang baik.
BACA JUGA: SBY Pentaskan Drama Politik yang Jelek
"Jadi, nanti daerah tidak bisa urus masalah kependudukan sesuai dia punya mau. Untuk cari nama sukses dibesar-besarkan, tapi untuk mendapat bantuan, yang jelek-jelek dibengkakkan," ujar dia.
Hal senada dikemukakan Bupati Bangka Tengah, Erzaldi. Dia mengaku sangat gembira dan menyambut baik kementerian ini, karena selama ini masalah kependudukan terabaikan dan dipandang sebelah mata. Padahal masalah penduduk adalah hal mendasar, besar dan penting.
Erzaldi yang dihubungi Minggu berpendapat, bonus demografi yang sesungguhnya merupakan peluang, jika salah urus dan tidak ditangani baik, maka masa keemasan itu akan hilang dan bangsa ini akan semakin sulit keluar dari persoalan ketertinggalan. Demikian juga soal peledakan penduduk.
Mengingat penting dan seriusnya masalah kependudukan, baik Bupati Kupang maupun Bupati Bangka Tengah berharap Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menyerahkan kementerian ini dipimpin sembarang orang. Kementerian ini juga sebaiknya dijauhkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan bukan sekadar percobaan.
Keduanya berpendapat, kementerian ini harus diserahkan pada orang ahli di bidangnya atau profesional murni, muda dan tidak terbebani birokrasi masa lalu.
Profesional murni diperlukan untuk penguasaan masalah dan tidak ada vested interest, sehingga menterinya bisa fokus bekerja.
Ketika ditanya, siapa orang yang memenuhi kriteria dimaksud, kedua Bupati itu mengusulkan Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Sonny Harry Harmadi.
Menurut keduanya, Sonny yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia itu adalah orang yang paling mumpuni dan pas untuk posisi kementerian itu.
"Pak Sonny itu, dia ahli sekali, dia paham misalnya bahwa penanganan masalah penduduk di Jawa dan Sumatera berbeda, sesuai perbedaan kulturnya. Dia muda, kita butuh orang yang gesit. Saya dan bupati-bupati lain sering diberi solusi yang jitu dalam menjawab persoalan persoalan kependudukan. Dia juga jujur dan saya yakin dia bersih," kata Erizaldi. (wid/RMOL)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Ada Lagi Pilkada Langsung, Penyurvei Disarankan Alih Profesi
Redaktur : Tim Redaksi